H. Oman Rokhman : Pemkot Banjar Rancang Program Jamkesmas

BANJAR.LawuNews

 Mencoba memenuhi pelayanan kesehatan gratis yang menyeluruh bagi masyarakat miskin, Pemerintah Kota Banjar saat ini tengah merancang program pembebasan biaya berobat di RSUD Banjar.

Program ini diluncurkan untuk mengakomodasi masyarakat miskin yang tidak terdata atau tidak terlayani oleh program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, H. Oman Rokhman membenarkan bahwa Penkot Banjar tengah menyusun program tersebut. Dia mengatakan saat ini jumlah warga miskin Kota Banjar yang mendapatkan fasilitas jamkesmas dari Pemerintah Pusat mencapai 52.008 orang. Namun demikian jumlah itu tak mencukupi karena jumlah warga yang tak mampu membayar layanan kesehatan jauh lebih banyak. 

“Makanya saat ini kami masih melakukan pendataan calon penerima jaminan kesehatan yang bersumber dari Pemkot Banjar. Verifikasi data itu melibatkan pemerintah Desa dan Kelurahan, tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Jadi hanya bagi mereka yang tak kebagian jamkesmas yang berhak menerima bantuan ini, “kata Oman. 

Untuk membiayai program itu, menurut Oman pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp 4 miliar rupiah. Mengomentari kasus kartu Jakarta Sehat Pemprov DKI yang ternyata sempat mendapat protes dari sejumlah Rumah Sakit, Oman menjelaskan, hal itu bisa saja terjadi di Kota Banjar. Tapi dia berjanji pihaknya tengah menyusun regulasi program yang tepat sehingga bisa terhindar dari kendala-kendala teknis dalam pelaksanaannya kelak. 

H. Oman mengakui, bahwa kehadiran program ini akan membuat pihak RSUD Banjar sedikit bekerja exstra. Terlebih jika terjadi lonjakan pasien atau dana yang dianggarkan tidak mampu menutup kebutuhan masyarakat. “Salah satu upaya untuk menyiasati hal ini adalah dengan cara mengoptimalkan layanan puskesmas, “kata Oman. 

Dia berharap warga pemegang kartu jaminan kesehatan ini tidak langsung datang ke RSUD seandainya membutuhkan pertolongan medis. Melainkan harus diperiksa dulu di Puskesmas, jika dokter puskesmas menyatakan harus dirujuk ke RSUD, barulah pasien dirawat di RSUD. Dalam pelaksanaanya memang sering kita jumpai kendala, namun untuk meminimalisasinya, kami akan sosialisasikan dulu mekanisme program ini. Jangan sampai pasien yang menderita batuk pilek langsung datang ke RSUD, yang pasti kelimpungan dong pihak RSUD, “ujarnya. 

Menanggapi rencana Pemkot Banjar tersebut, salah seorang aktifis mahasiswa Banjar, Hasan Albana mengingatkan agar pemerintah benar-benar menyusun regulasi program yang benar-benar matang, sehingga program itu bisa tepat guna dan tepat sasaran. “Yang paling utama adalah program yang pro rakyat ini harus didukung oleh anggaran yang memadai. Angka Rp 4 miliar per tahun, saya rasa tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

 Penganggaran harus jelas dan didasarkan kepada indeks yang terukur, karena hal ini akan sangat berpengaruh utamanya bagi RSUD selaku leading sektor program ini, “kata Bana.Dia menambahkan program ini juga harus dibarengi dengan optimalisasi kinerja dari seluruh jajaran bidang kesehatan. “Jika pemerintah menganjurkan agar masyarakat mau berobat ke puskesmas, maka hal pertama yag harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas itu sendiri.

 Mulai dari meningkatkan kualitas pelayanan, misalnya jangan ada lagi perawat atau dokter yang judes sampai peningkatan sarana dan prasarana. Jika itu terpenuhi, saya kira kepercayaan masyarakat untuk berobat ke puskesmas akan terbangun sehingga tidak semua bertumpu di RSUD, “katanya.

 (Mamay/Dian/Red).