Kab.Bandung Barat Meraih Predikat WDP Dari BPK RI

NGAMPRAH .LawuNews

 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Kantor Perwakilan Propinsi Jawa Barat BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012 terhadap delapan kabupaten/kota di Jawa Barat, Senin (27/5) lalu. Bupati Bandung Barat, H. Abubakar mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih meski tidak melahirkan penilaian terbaik.

 Karena menurutnya, hal tersebut dianggap wajar mengingat masih banyaknya kekurangan dan kelemahan dari pemerintahan yang tengah dipimpinnya. “Saat ini Bandung Barat masih terus berbenah terhadap berbagai kelemahan dan kekurangan yang dimilikinya. Namun, jika dibanding 6 tahun lalu pada awal pemekaran, kini banyak perubahan lebih baik yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujar Abubakar di Ngamprah, Selasa (28/5)

Jika melihat kondisi saat ini, Abubakar menjelaskan bahwa kondisi kantor pemerintahan yang masih terpencar menjadi salah satu kendala, sehingga masih sulit menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik. Dan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti yang telah diharapkan, pihaknya akan terus berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kinerja aparat pemerintahan yang ada dibawah kepemimpinannya. 

Dengan demikian, cita-cita untuk mewujudkan hari esok yang lebih baik dari hari ini bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.  “kami akan segera melakukan evaluasi terhadap beberapa SKPD yang dianggap masih memiliki kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangannya, sehingga pada laporan keuangan tahun berikutnya bisa meraih opini WTP,” terangnya. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Propinsi Jawa Barat BPK RI, Slamet Kurniawan memberikan apresiasi positif terhadap 8 kab/kota yang telah menyelesaikan dan menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerahnya secara tepat waktu sesuai yang telah dijadwalkan yang tidak bisa terlepas dari pemeriksaan yang dilakukan dari tahun ke tahun, sehingga terjalin sinergitas yang tinggi ditingkat pemda sendiri.

 “Namun, dari laporan keuangan yang kami terima dari beberapa pemerintah daerah, masih ditemukan permasalahan penting dalam pengelolaan keuangan yang membutuhkan perhatian dan komitmen lebih jauh dari pemda untuk ditindak lanjuti lebih jauh lagi,” kata Slamet dalam sambutannya. Dari 8 daerah yang mendapatkan penilaian, hanya Kota Depok yang mendapatkan predikat WTP, sedangkan 7 kabupaten/kota lainnya, yakni Kab. Purwakarta, Kota Bogor, Kab. Majalengka, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kabupaten Karawang dan Kab. Bandung Barat mendapat opini WDP. (Dani/Rega)

)