Dicari, Menteri Kependudukan

Catatan Kritis Pembangunan Kependudukan di Indonesia

Soeroso Dasar Merupakan dosen dan peneliti senior di Universitas Padjadjaran (UNPAD). Selain menjadi Ketua Ikatan Penulis dan Pemerhati Kependudukan dan KB (IPKB) Jawa Barat. Soeroso juga aktif sebagai konsultan tenaga kerja dan UMKM. Bahkan, dia sudah membina lebih dari 50 ribu UKM di Jawa Barat. Sementara malam harinya dihabiskan dengan menjadi penasehat Majelis Dzikir dan Doa Masjid Nurul Qolbi di Kota Bandung.

Sejarah panjang program pembangunan kependudukan KB, dan pembangunan keluarga di negeri ini diwarnai era pasang surut. Periode keemasan, termarginalkan, dan kini reposisi. Perjalanan berharga itu hendaknya dijadikan pelajaran dan catatan. Hasil yang kita nikmati hari ini merupakan buah yang pernah ditanam. Menata masalah pembangunan memang sulit dan rumit. Masalahnya terkadang bukan pada manajemen yang salah, tetapi lebih sering pada masalah dasarnya yakni pada desain organisasi. Dalam sistem pemerintahan presidensial, maka arah pembangunan di Indonesia sangat ditentukan oleh sejauhmana para pembantu presiden – dalam hal ini para menteri – mampu merumuskan kebijakan pembangunan itu sendiri.

Lalu, bagaimana dengan lembaga pemerintah yang menangani kependudukan dan KB di Indonesia? Sejauh ini motor penggerak utama ada pada sebuah lembaga negara nonkementerian, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Nomenklatur ini boleh dibilang tidak pro-KB, apalagi bila digandengkan dengan kependudukan dan pembangunan keluarga. Hierarki birokrasi yang teramat panjang untuk sampai ke meja presiden menjadikan program KB tetap termaginalkan dalam kata kelola pemerintahan. 

Padahal, Undang-undang Nommor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan (people – centered development). Dengan begitu, penting dilakukan integrasi kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Nah, buku ini merupakan catatan kritis atas karut-marutnya pembangunan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di Indonesia. Soeroso Dasar mengajak kita mengingat kembali ketitik senteral itu. Kali ini dengan mendorong dihadirkannya kembali Menteri Kependudukan dalam kabinet pemerintahan.