Lembang (Lawunews.Com)
Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menetapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi target utama penilaian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dari lapporan keuang pemerintah daerah (Pemda) Kab. Bandung Barat tahun 2014.

Untuk meraih target tersebut, Pemerintah Kab. Bandung Barat terus menggenjot kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparaturnya dengan memberikan pembekalan ilmu melalui berbgai pelatihan dan bimbingan teknis, seperti Bimbingn Teknis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis
Akrual di Lingkungan Pemkab Bandung Barat tahun 2014 yang diselenggarakan di Lembang, Senin (27/10) malam kemarin.
"Saya meminta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk terus mengasah terus aspek managerial kepemimpinan terutama terkait Personel, Pembiayaan, Prasarana dan Dokumen (P3D) agar berjlannya roda pemerintahan bisa sesuai dengan yang direncankan disamping harus memahami seluruh aspek pekerjaan mulai dari aspek regulasi hingga teknis, sehingga bisa lebih mudah melakukn pengawasan, terlebih yang berkaitan dengan regulasi keungan dan pelaporannya," terang Abubakar.
Menjelang akhir tahun, Ia menginstruksikn seluruh jajarannya untuk segera menyelesaikan pekerjaan administrasi sebelum tanggal 31 Desember, sehingga berbagai temuan BPK RI yang menjadi kekurangan dari laporan keuangan daerah tahun lalu bisa diminamilis.
"Dan jika melihat kinerja seluruh aparat dan upaya pemda untuk memperbaiki berbagai kekurangan selama ini, Saya yakin opini WTP terhadap penilian laporan keuangan daerah yang dilakukan BPK RI akan tercapai, karena berbagai kekurangannya bisa diperbaiki," yaakin Abubakar.
Selain tentang laporan keuangan, Abubakar menyoroti tentang permsalahan aset yang dimiliki pemda. Pasalnya, seiring berjalannya waktu maka aset yang dimiliki juga akan terus bertambah. Jadi impentarisasi set harus dilakukan lebih baik lagi, jangan sampai permaslahan aset menjadi temuan BPK RI terus menerus.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Drs. Sudibyo menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaaya mewujudkan segala sesuatu yg telah ditargetkan pimpinan, termasuk untuk meraih target WTP yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan pembinaan dan peningkatan keahlian penyusunan laporan keuangan terhadap aparatur pemerintah agar tersedia pegawai yang mampu dan cakap dalam menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Dengan bimtek ini diharpkan seluruh aparatur daerah dapat memahami sistem dan prosedur dalam penyusunan laporan keungan, mampu menjelskan dan memberi gambaran tata cara laporan keuangan serta mampu mengimplementasikan secra benar mengenai tata cara penyusunan lporan keuangan yang seluruhnya mengacu dan berdasar standar akuntansi keuangan (SAP) yang berbsik akrual disetiap SKPD," ucap Sudibyo dalam laporannya.(Di)
Untuk meraih target tersebut, Pemerintah Kab. Bandung Barat terus menggenjot kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparaturnya dengan memberikan pembekalan ilmu melalui berbgai pelatihan dan bimbingan teknis, seperti Bimbingn Teknis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis
"Saya meminta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk terus mengasah terus aspek managerial kepemimpinan terutama terkait Personel, Pembiayaan, Prasarana dan Dokumen (P3D) agar berjlannya roda pemerintahan bisa sesuai dengan yang direncankan disamping harus memahami seluruh aspek pekerjaan mulai dari aspek regulasi hingga teknis, sehingga bisa lebih mudah melakukn pengawasan, terlebih yang berkaitan dengan regulasi keungan dan pelaporannya," terang Abubakar.
Menjelang akhir tahun, Ia menginstruksikn seluruh jajarannya untuk segera menyelesaikan pekerjaan administrasi sebelum tanggal 31 Desember, sehingga berbagai temuan BPK RI yang menjadi kekurangan dari laporan keuangan daerah tahun lalu bisa diminamilis.
"Dan jika melihat kinerja seluruh aparat dan upaya pemda untuk memperbaiki berbagai kekurangan selama ini, Saya yakin opini WTP terhadap penilian laporan keuangan daerah yang dilakukan BPK RI akan tercapai, karena berbagai kekurangannya bisa diperbaiki," yaakin Abubakar.
Selain tentang laporan keuangan, Abubakar menyoroti tentang permsalahan aset yang dimiliki pemda. Pasalnya, seiring berjalannya waktu maka aset yang dimiliki juga akan terus bertambah. Jadi impentarisasi set harus dilakukan lebih baik lagi, jangan sampai permaslahan aset menjadi temuan BPK RI terus menerus.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Drs. Sudibyo menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaaya mewujudkan segala sesuatu yg telah ditargetkan pimpinan, termasuk untuk meraih target WTP yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan pembinaan dan peningkatan keahlian penyusunan laporan keuangan terhadap aparatur pemerintah agar tersedia pegawai yang mampu dan cakap dalam menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Dengan bimtek ini diharpkan seluruh aparatur daerah dapat memahami sistem dan prosedur dalam penyusunan laporan keungan, mampu menjelskan dan memberi gambaran tata cara laporan keuangan serta mampu mengimplementasikan secra benar mengenai tata cara penyusunan lporan keuangan yang seluruhnya mengacu dan berdasar standar akuntansi keuangan (SAP) yang berbsik akrual disetiap SKPD," ucap Sudibyo dalam laporannya.(Di)
No comments:
Post a Comment