NUPTK dan EDS Dongkrak Mutu Pendidikan

Dapodik Jadi Acuan Pencairan TPP

 CIAMIS.LawuNews

   Semua anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk Lembaga ataupun Pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan semuanya bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Validasi data, penting dilakukan agar dalam penentuan program tidak lepas dari sasaran yang telah ditetapkan. "Kebutuhan data dan informasi yang lengkap, valid serta "up to date" menjadi suatu tuntutan. Tanpa adanya hal itu penentuan setiap program akan lepas dari sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya," ungkap Kepala Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Dudung Abdullah, S.IP, M.Pd. di ruang kerjanya Rabu (17/7). 

   Dana yang dikucurkan Pemerintah yang menggambil data dari Dapodik diantaranya, Pencairan Tunjangan Profesi Pendidikan (TPP), pencairan dana BOS, tunjangan fungsional, tunjangan khusus bantuan rehab, blok grand/DAK dan bantuan lain. Kata dia, data dan informasi dalam bidang pendidikan menjadi semakin penting untuk menunjang upaya pembangunan pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, data-data tersebut bisa dijadikan dasar acuan informasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijaksanaan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Validasi dan akurasi data sangat dibutuhkan, agar proses tersebut tidak melenceng. 

   "Data yang diperoleh dari sekolah harus benar-benar akurat. Bila data tidak lengkap atau tidak akurat maka akan mengakibatkan tidak cairnya jenis bantuan pemerintah, termasuk pencairan tujangan profesi pendidik, " katanya. Pencairan dana TPP yang sudah menggunakan Dapodik untuk tahun 2013 ini baru jenjang pendidikan dasar saja yakni SD-SMP. Sedangkan untuk jenjang SMA masih seperti tahun sebelumnya. Untuk itu lanjut Dudung, setiap guru harus mempunyai surat eletronil atau email. Ka-rena setelah data yang tercantum dalam dapodik itu valid, maka akan terbit SKTP (SK Tunjangan Profesi) yang dikirim melalui email masing-masing. "Diharapkan para guru mengecek kebenaran data masing-masing, apakah sudah mengisi data dengan benar, bila data yang tercantum di dapodik belum benar, para guru bisa membetulkan data tersebut dengan membuka web P2TK dikdas," jelas Dudung lagi. 

   Melalui Dapodik tersebut secara otomatis seorang guru bisa diketahui layak atau tidaknya untuk mendapatkan tunjangan pprofesi atau tunjangan fungsional. Termasuk juga Dapodik itu bisa menghitung persentase rasio pendidik terhadap siswa di sekolah tersebut. Ketika ada sekolah yang kelebihan guru, tidak sesuai dengan rasio dan tidak memenuhi beban mengajar 24 jam secara otomatis sistem menvalidasinya.Lebih jauh Dudung menjelaskan, dalam beberapa pekan ini, sejumlah guru khususnya di wilayah Priangan Timur sedang sibuk melakukan verval (verifikasi dan validasi) data NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Mereka diwajibkan mengisi empat langkah pengisian dari mulai data pribadi, riwayat kependidikan dan data lainnya di situs resmi Kementerian Pendidikan Nasional "Padamu". Bila tuntas, maka akan ditandai dengan bintang, dari mulai bintang satu hingga bintang empat. 

   Pengisian verval di situs resmi Kemendiknas tersebut merupakan salah satu upaya penjaminan mutu pendidikan. "Hal tersebut merupakan amanat dari Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Tujuannya tercipta mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan,"ungkap Dudung. Dijelaskanya, untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan tersebut yakni pemetaan mutu pendidikan melalui Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). NUPTK kata dia, menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh seluruh PTK se-Indonesia untuk dapat mengikuti program-program Kementerian lainnya, antara lain, Sertifikasi PTK, Uji ' Kompetensi PTK, Diklat PTK, dan Aneka Tunjangan PTK. Selain itu, pentingnya verval NUPTK karena terkait Iangsung dengan guru dan sekolah masing-masing, bila tidak dilakukan Verval mengakibatkan kerugian bagi sekolah. 

   "Hingga demikian diharapkan seluruh guru melakukan Verval NUPTK dengan tuntas, mari kita pedomani petunjuk dan password yang telah diberikan saat pelatihan dan menyampaikannya kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah," katanya. Upaya lain terciptanya mutu pendidikan ujar dia, dengan mengikuti pola Evaluasi Diri Sekolah. Pemetaan ini diharapkan dapat berfungsi ganda sebagai acuan dalam melakukan evaluasi diri di tingkat sekolah serta sekaligus memetakan mutu pendidikan pada tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan hal tersebut lanjut dia maka perlu diintegrasikan antara data yang ada dalam NUPTK dengan pelaksanaan EDS, hingga dengan demikian sangat diperlukan suatu panduan pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan dalam rangka mengintegrasikan verifikasi dan validasi/pemutahiran NUPTK dengan EDS. 

   "Pelaksanaan EDS ini diprioritaskan pada pemetaan seluruh sekolah di Indonesia sebagai baseline data pemenuhan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan tersedianya data-data tersebut, semua pemangku kepentingan diharapkan memiliki landasan yang sama di dalam melakukan analisis kondisi mutu pendidikan serta menyusun rencana peningkatan mutu pendidikan,"papar Dudung. (Mamay/Dian/Red)