Pemkab Pangandaran Terapkan Sistem Skala

       Prioritas  Pada Pembangunan dan Pembenahan Daerah

PANGANDARAN.(LawuNews.com)

   Dengan keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan menerapkan sistem skala prioritas pada pembangunan dan pembenahan daerah. Hal itu dilakukan tidak hanya untuk tahun ini saja, melainkan selama dua tahun mendatang.. Dan untuk percepatan pembangunan, ia mengaku "totog" sejumlah kementerian di Jakarta. Demikian disampaikan Pejabat Bupati Pangandaran, Dr. Drs. H. Endjang Naffandy, M.Si mengomentari minimnya anggaran yang diperoleh Kabupaten Pangandaran saat ini. Selain fokus pemenuhan sarana dan prasarana kantor, anggaran nanti kata Endjang akan di-fokuskan pada penataan infrastruktur jalan di wilayah DOB Kabupaten Pangandaran yang masih amburadul. 

    Seperti diketahui, setelah pemekaran beberapa waktu lalu, DOB Kabupaten Pangandaran mendapatkan dana hibah dari kabupaten induk senilai RP 5 milyar dan dibantu dana hibah dari provinsi senilai Rp 2,5 milyar. Sehingga total anggaran untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan di kabupaten terbungsu di Provinsi Jabar ini senilai Rp. 7,5 milyar. "Kita baru berencana membuat anggaran pada tahun 2014. Karena saat ini kita masih ada kegiatan yang menggunakan anggaran Kabupaten Ciamis, "kata Pj. Bupati Pangandaran, Endjang Naffandy. Endjang menyampaikan, dalam proses penyusunan program tahun 2014 nanti, setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) termasuk kecamatan mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. 

   Semua itu harus dibenahi, namun tidak bisa langsung sekaligus mengingat anggaran yang didapat DOB Kabupaten Pangandaran sangat terbatas. "Semua akan dipilah berdasarkan skala prioritas. Seperti halnya jalan di Kecamatan Langkaplancar. Saat ini kondisinya itu memang masih jelek. Jelas itu akan menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi dan transportasi di sana. Sehingga itu harus menjadi skala prioritas. Kalau tidak bisa dibangun dengan APBD Kabupaten, saya akan ajukan menjadi jalan provinsi agar provinsi yang menggarapnya," kata dia. Bupati juga mengaku terus berupaya mengoptimalkan hubungan baik dengan pemerintah pusat Hal itu dilakukan, agar pemerintah pusat mau membantu pembangunan ke Kabupaten Pangandaran. 

   Karena salah satu roda pembangunan kata dia adalah tersedianya anggaran. "Saya langsung berkoordinasi dengan pemeritahan pusat. Sistem totog yang saya lakukan ini dengan harapan agar langsung direspon oleh pusat," ujarnya. Memang, berdasarkan catatan Lawunews.com, beberapa waktu lalu Endjang mendatangi tiga kementerian di Jakarta secara langsung. Yakni Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Sekretariat Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam waktu dekat ini, Enjdang akan berkoordinasi kembali dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. (Mamay/Dian/Red)