Masalah Kependudukan Berdampak Terhadap Pembangunan Pertanian

Ir. Tiwa Sukrianto, MS

Ciamis (Lawunews.Com)

     Pangan adalah kebutuhan yang paling mendasar dari suatu bangsa, khususnya padi. Ketahanan pangan merupakan salah satu penentu dalam stabilitas nasional, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial. Oleh sebab itu ketahanan pangan merupakan program utama dalam program pembangunan pertanian saat ini dan masa mendatang. Salah satu target yang akan dicapai kementerian pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan adalah melakukan swasembada beras. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Penduduk Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan mencapai 241 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis mencapai 1.756.636 jiwa atau sekitar 3,90% dari total penduduk di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2011 data BPS menunjukkan bahwa tingkat konsumsi beras mencapai 139 kg/kapita lebih tinggi dibanding Malaysia dan Thailand yang hanya berkisar 65 - 70 kg per kapita per tahun. 

    Beras sebagai makanan pokok utama masyarakat Indonesia sejak tahun 1950 semakin tidak tergantikan meski roda energi diversifikasi konsumsi sudah lama digulirkan. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 1950 konsumsi beras nasional sebagai sumber karbohidrat baru sekitar 53% dan pada tahun 2011 mencapai 95%. Tetapi khusus untuk Kabupaten Ciamis konsumsi beras perkapita pertahun lebih rendah yaitu mencapai sekitar 104,52 kg. Hal itu disampaikan pakar kependudukan yang merupakan mantan Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis, Ir. Tiwa Sukrianto, MS ketika dimintai pandangannya oleh Ketua Ikatan Penulis Pemerhati Keluarga Berencana (IPKB) Kabupaten Ciamis, seputar masalah kependudukan terhadap pembangunan pertanian, belum lama ini. Menurut Tiwa, dalam rencana strategis kementerian pertanian menempatkan beras sebagai salah satu dari lima komoditas pangan utama. Kementerian pertanian mentargetkan pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan atas tanaman pangan pada tahun 2010 - 2014 yakni padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

     Produksi padi Kabupaten Ciamis pada tahun 2012 mencapai 688.891 ton gkg (atau setara dengan 432.210,21 ton beras) konsumsi beras 104,52 kg per kapita per tahun, maka total konsumsi beras untuk 1.756.636 jiwa penduduk Kabupaten Ciamis mencapai 183.603,59 ton sehingga terjadi surplus sekitar 248.606,62 ton beras. “Berdasarkan penetapan kinerja pemerintah Kabupaten Ciamis target produksi padi tahun 2013 sekitar 748.592 ton gkg atau setara dengan 490.552, 34 ton beras dan target surplus sekitar 432.016, 67 ton padi atau setara dengan 283,100,52 ton beras dan laju pertumbuhan penduduk Ciamis kurang dari 0,43 persen,” ujar Tiwa. Dari fakta diatas tentu saja berdampak pada permasalahan kependudukan yang serius & kompleks dimana Indonesia termasuk negara yang jumlah penduduknya besar dengan laju pertumbuhan cepat, tetapi kualitasnya tergolong rendah. Hal ini akan mengakibatkan beban pemerintah semakin berat untuk memenuhi kebutuhan dasar (perumahan, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan lain-lain), tegas Tiwa. 

    Bagi sektor pertanian, dalam jangka panjang menjadi ancaman yang sangat serius terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Untuk terjaminnya pemenuhan kebutuhan pangan yang berkelanjutan, tidak hanya dapat dipecahkan melalui peningkatan kinerja pembangunan pertanian (hilir) tetapi yang lebih penting adalah menekan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas penduduk (hilir). “Saat ini Indonesia mempunyai jumlah penduduk besar ± 230 juta jiwa (nomor 4 di dunia) satu sisi dengan jumlah penduduk tersebut diuntungkan sebagai sumber daya tenaga kerja untuk mengolah sumber daya alam dilain sisinya menjadi permasalahan karena harus menjamin kebutuhan hidupnya, tersedianya lapangan kerja (sulit diatasi),” kata Tiwa. 

     Fakta yang ada dari penyebaran penduduk yang tidak merata bisa dilihat di Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya 7 persen dari luas Indonesia dihuni ± 60 persen penduduk (padat). Luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit sementara di luar Jawa tidak diusahakan pemanfaatannya tidak optimal diperparah lagi dengan rendahnya kualitas pen-duduk di tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan, tingkat produktifitas sehingga bisa disimpulkan kemakmuran 37,5 juta jiwa penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, katanya. “Atas kenyataan tersebut perlu digalakkan serta menjadi prioritas utama untuk terus menggelorakan program Keluarga Berencana baik di pusat maupun di daerah yang bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran agar pertumbuhan penduduk tidak melebihi kemampuan produksi serta memelihara kesehatan ibu dan anak untuk mewujudkan keluarga kecil, sehat dan sejahtera,” tutur Tiwa. Sehingga keberhasilan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan upaya lainnya dalam rangka peningkatan kualitas penduduk akan berdampak pada menurunnya konsumsi pangan dan tekanan terhadap lahan pertanian, sehingga peningkatan produksi pangan dapat lebih menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan, pungkasnya. (Mamay)