Wali Kota Banjar Bantah Tudingan Mantan Sekdakot Banjar

BANJAR (Lawunews.Com)

Wakil Wali Kota Banjar, drg. Darmadji Prawirasetia menegaskan roda birokrasi Pemerintah Kota Banjar dalam melayani masyarakat dan menjalani tugas pemerintahan, selama ini berjalan normal. " OPD yang ada di Kota Banjar sudah melaksanakan tugasnya dengan baik serta senantiasa berusaha profesional," terangnya.

 
Penegasan tersebut disampaikan Darmadji menyusul adanya tudingan dari mantan Sekretaris Daerah, drh. H. Yayat Supriatna, degan adanya dugaan  bahwa roda birokrasi di Kota Banjar seperti terganggu akibat adanya tekanan dan campur tangan pihak luar. Beliau juga mengakui bahwa akibat perpindahan kepemimpinan, jajaran birokrat di Kota Banjar masih melakukan adaptasi. "Karena beda pemimpin, beda gaya kepemimpinannya," terang .

Menurutnya, Wali Kota dan dirinya sebagai Wakil Wali Kota selalu berusaha mencermati mekanisme di birokrasi, sehingga program-program yang dilaksanakan bisa berjalan lancar serta sesuai dengan aturan.  Selain perlu adaptasi karena pergantian pemimpin, saat ini pun merupakan awal tahun, sehingga program-program pembangunan belum banyak yang bisa diluncurkan kepada masyarakat, wajar jika belum begitu terlihat gebrakan duet kepemimpinan baru.

 
“Nanti setelah masuk triwulan kedua baru OPD akan merealisasikan program-program yang telah direncanakan, jadi wajar kalau sekarang belum terjadi percepatan pembangunan, “ katanya. Soal adanya indikasi campur tangan yang kuat dari pihak eksternal terhadap jajarannya tetap bisa bekerja profesional dan mampu menempatkan diri.

 
“Intinya dengan siapapun, baik itu LSM, wartawan, tokoh masyarakat atau siapa saja kami selalu bersikap terbuka. Kami menerima setiap kritik, masukan atau saran sepanjang demi kemajuan dan perbaikan Kota Banjar. Kami tidak merasa terganggu, “ tegasnya.

 
Bantahan tersebut dilontarkan wakil Walikota Banjar setelah sebelumnya tokoh masyarakat Banjar yang juga mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjar, drh. Yayat Supriatna, menuding bahwa birokrasi di bawah kepemimpinan Walikota yang baru kurang greget. Yayat berharap proses adaptasi birokrasi dengan gaya kepemimpinan pasangan kepala daerah baru tidak berlangsung terlalu lama. Sebab kalau terlalu lama, ia khawatir kinerja birokrasi jadi stagnan atau jalan ditempat.

 
Yayat Supriatna berasumsi, saat ini kinerja OPD Kota Banjar mengalami penurunan dan cenderung terlalu lamban dalam menangani persoalan yang terjadi dimasyarakat. Indikatornya diantaranya soal regulasi dan ketegasan Pemerintah Kota dalam menyikapi persoalan minimarket  atau soal penanganan kejadian longsor di tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Desa Cibeureum dalam penanganan dua persoalan itu, ia memandang cukup lamban.

 
Ia berharap birokrasi bisa memainkan peranannya tanpa harus terpengaruhi oleh urusan politik atau hal-hal lain. Pemimpin boleh berganti, tapi profesionalisme birokrat harus tetap terjaga. “Dan yang tak kalah penting, Birokrat di Kota Banjar harus kuat menghadapi campur tangan pihak tertentu,“ katanya. Dia menduga Birokrat di Kota Banjar seperti terganggu oleh adanya kekuatan invisible hand yang cukup berpengaruh.

 
“Birokrat harus pandai menempatkan diri ketika menghadapi eksternal mulai dari LSM, media sampai pihak-pihak tertentu. Birokrat harus tetap patuh dan cerdas menjabarkan perintah pimpinannya, yaitu Wali Kota,“ ujar Yayat. (tim)