Pangandaran (Lawunews.Com)
Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Korda Pangandaran, Selamet Sefiyadi mengatakan, saat ini masih banyak tenaga honorer kategori II di Kabupaten Pangandaran yang nasibnya masih memprihatinkan. Selain tidak lulus pada testing CPNS beberapa waktu lalu, juga mendapatkan penghasilan dari honor mengajar jauh dari pada layak.
Bahkan masih banyak yang sudah mengabdi selama belasan bahkan sampai puluhan tahun. Namun sayangnya, pengabdian tersebut tidak diperhitungkan oleh pemerintah dengan sejumlah alasan.
“Catatan kami, dari 572 sukwan K2 yang ada di Kabupaten Pangandaran, hanya 120 sukwan saja yang lulus. Lantas sisanya sebanyak 460 orang masih memprihatinkan, padahal mereka ini sama memberikan sumbangsih kepada negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, “katanya.
Oleh karena itu, FHI dan wadah sukwan lainnya di Kabupaten Pangandaran saat ini terus memperjuangkan nasib tenaga sukwan yang belum beruntung. Apalagi melihat kondisi di Pemerintah Kabupaten Pangandaran, masih membutuhkan pegawai yang cukup banyak, sehingga itu menjadi peluang untuk memperbaiki kehidupan para tenaga sukwan.
“Dan alhamdulillah, saat pertemuan dengan Bupati Pangandaran, beliau sangat mengapresiasi atas tujuan FHI dalam memperjuangkan ke 460 sukwan K2 tersebut. Bahkan kata beliau, perjuangan FHI selaras dengan perjuangan Pemerintah Kabupaten yang sedang mengusulkan penambahan aparatur PNS yang nantinya diambil langsung dari tenaga honorer yang ada saat ini yang belum lulus, “ujarnya.
Melihat hal itu, Selamet meminta kepada pemerintah untuk memegang komitmennya, yakni tidak akan mengusulkan penambahan aparatur PNS dari yang lain. Selain itu, FHI kata Selamet juga meminta kepada pemerintah untuk tidak menambah apalagi mengurangi kuota Sukwan K2.
“Dari 460 sukwan K2 agar dimasukan ke database sehingga tidak bisa ditambah apalagi dikurangi dan peluang menjadi PNS sangat terbuka lebar, “ pinta Selamet.
Ia pun akan melakukan verifikasi ke dalam internal FHI. Ia meminta kepada para sukwan K2 agar mengumpulkan data-data, seperti kartu peserta tes CPNS 2013 dan ijazah terakhir dan KTP untuk dijadikan database sebagai bahan pengusulan ke Menpan dan RB.
“Kami tidak akan mengganggu atau memverifikasi data sukwan yang sudah lulus tes CPNS. Kami hanya memverifikasi data terhadap sukwan K2 yang tidak lulus tes CPNS 2013 beberapa waktu lalu, yakni kepada 460 orang, “ tegas Selamet.
Sebelumnya dari pantauan Media Bangsa berkaitan dengan nasib sukwan K2 di Kabupaten Pangandaran, baru-baru ini gelombang protes dan kekecewaan dari tenaga sukwan K2 yang tidak lulus pada testing CPNS terus menggelinding. Gelombang protes tersebut terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Pangandaran. Atas hal tersebut, Forum Honorer Indonesia (FHI) Kabupaten Pangandaran terus melakukan upaya persuasif dengan Pemkab Pangandaran untuk bersama-sama memperjuangkan tenaga sukwan yang belum lulus kemarin.
"Masih banyak tenaga Sukwan K2 yang belum lulus di Pemkab Pangandaran ini, yakni mencapai 452 orang, ditambah alihan dari Pemkab Ciamis delapan orang sehingga total yang belum lulus mencapai 460 orang. Sementara yang lulus hanya 120 orang," tambah Sekjen FHI Kabupaten Pangandaran Teguh.
Dengan kondisi tersebut, tegas Teguh, dirinya bersama-sama ratusan Sukwan K2 mendesak Pemkab Pangandaran untuk memperjuangkan nasib tenaga Sukwan. Apalagi melihat kondisi yang ada, Pemkab Pangandaran masih membutuhkan aparatur pemerintah yang cukup banyak.
Dalam memperjuangkan nasib Sukwan, pihaknya mengaku sudah melakukan pertemuan dengan kepala daerah di kampus Unigal di Desa Wonoharjo, beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut menghasilkan lima tuntutan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Selain tuntutan, pada pertemuan tersebut dirinya membeberkan sejumlah laporan dugaan kecurangan,dari mulai dugaan manipulasi data tenaga Sukwan yang lulus, dugaan permainan uang para oknum pejabat di daerah. "Termasuk pernyataan-pernyataan dari sejumlah pejabat di pusat yang membuat resah tenaga Sukwan. Misalkan salah satunya Pernyataan Menpan dan RB dalam pertemuan Seluruh kepala daerah di Indonesia pada Tanggal 27 Februari 2014 bahwa akan ada Kebijakan bahwa Tenaga Honorer akan di angkat semua secara bertahap, tapi faktanya tidak demikian," ujarnya.
Atas hal-hal tersebut, ia membuat surat yang ditujukan ke pemerintah pusat, Kemenpan RB, BKN termasuk ke pemerintah daerah. Dalam surat itu, FHI meminta agar pemerintah memvalidasi ulang tenaga honorer K2, baik yang lulus maupun yang tidak lulus agar dugaan tenaga honorer bodong dibersihkan hingga ke akar-akarnya. "Selain itu, pihaknya mendesak kepada pemerintah untuk mengangkat tenaga Sukwan menjadi CPNS bagi yang belum lulus kemarin. Termasuk mendesak pemerintah daerah bersama-sama memperjuangkan nasib Sukwan yang belum lulus," ujarnya.
Sementara di tempat terpisah Penjabat Bupati Pangandaran Dr. Drs. H. Endjang Naffandy, MSi mengatakan, mengapresiasi kegigihan sejumlah wadah tenaga Sukwan di Kabupaten Pangandaran yang memperjuangkan nasibnya. "Di Kabupaten Pangandaran tenyata ada dua wadah tenaga Sukwan, yang pertama KTSI dan FHI. Ini lebih bagus karena kedua organisasi tersebut bisa bersama-sama pemerintah daerah untuk memperjuangkan nasib sukwan K2 tersebut ke Menpan dan RB," ujar Endjang.
Disinggung upaya Pemkab Pangandaran, Endjang menegaskan, dirinya sudah mengusulkan pengajuan ke 460 sukwan K2 yang tidak lulus CPNS kemarin agar bisa diluluskan semua. "Jawaban dari Menpan dan RB ada secercah harapan untuk nasib kelulusan sukwan K2. Tetapi kami terlebih dahulu diminta menyusun kebutuhan PNS yang ada di Kabupaten Pangandaran secara bertahap, mengingat anggaran Kabupaten Pangandaran saat ini masih terbatas. Tapi yang jelas, Menpan akan membantu pemkab Pangandaran untuk memenuhi kebutuhan PNS," ujar Endjang.
Senada dengan Bupati Pangandaran, Kepala Bagian Kepegawaian Satuan Daerah (Setda) Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Yayat Kiswayat, Msi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pangandaran sedang mengupayakan untuk memperjuangkan para Sukwan K2 yang tidak lulus beberapa waktu lalu. “Kami pun sudah melayangkan surat usulan yang kedua kalinya ke Menpan dan RB mengenai pengangkatan sukwan K2 yang berjumlah 460 tersebut beberapa waktu lalu, “ucap Yayat.
Dikatakan Yayat, Menpan dan RB sudah memberikan solusi kepada Pemerintah Kabupaten agar segera membuat analisa beban kerja, penyusunan kebutuhan dan pemetaan di dua bagian yakni di bagian kepegawaian dan hukum serta organisasi. (tim)
Oleh karena itu, FHI dan wadah sukwan lainnya di Kabupaten Pangandaran saat ini terus memperjuangkan nasib tenaga sukwan yang belum beruntung. Apalagi melihat kondisi di Pemerintah Kabupaten Pangandaran, masih membutuhkan pegawai yang cukup banyak, sehingga itu menjadi peluang untuk memperbaiki kehidupan para tenaga sukwan.
“Dan alhamdulillah, saat pertemuan dengan Bupati Pangandaran, beliau sangat mengapresiasi atas tujuan FHI dalam memperjuangkan ke 460 sukwan K2 tersebut. Bahkan kata beliau, perjuangan FHI selaras dengan perjuangan Pemerintah Kabupaten yang sedang mengusulkan penambahan aparatur PNS yang nantinya diambil langsung dari tenaga honorer yang ada saat ini yang belum lulus, “ujarnya.
Melihat hal itu, Selamet meminta kepada pemerintah untuk memegang komitmennya, yakni tidak akan mengusulkan penambahan aparatur PNS dari yang lain. Selain itu, FHI kata Selamet juga meminta kepada pemerintah untuk tidak menambah apalagi mengurangi kuota Sukwan K2.
“Dari 460 sukwan K2 agar dimasukan ke database sehingga tidak bisa ditambah apalagi dikurangi dan peluang menjadi PNS sangat terbuka lebar, “ pinta Selamet.
Ia pun akan melakukan verifikasi ke dalam internal FHI. Ia meminta kepada para sukwan K2 agar mengumpulkan data-data, seperti kartu peserta tes CPNS 2013 dan ijazah terakhir dan KTP untuk dijadikan database sebagai bahan pengusulan ke Menpan dan RB.
“Kami tidak akan mengganggu atau memverifikasi data sukwan yang sudah lulus tes CPNS. Kami hanya memverifikasi data terhadap sukwan K2 yang tidak lulus tes CPNS 2013 beberapa waktu lalu, yakni kepada 460 orang, “ tegas Selamet.
Sebelumnya dari pantauan Media Bangsa berkaitan dengan nasib sukwan K2 di Kabupaten Pangandaran, baru-baru ini gelombang protes dan kekecewaan dari tenaga sukwan K2 yang tidak lulus pada testing CPNS terus menggelinding. Gelombang protes tersebut terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Pangandaran. Atas hal tersebut, Forum Honorer Indonesia (FHI) Kabupaten Pangandaran terus melakukan upaya persuasif dengan Pemkab Pangandaran untuk bersama-sama memperjuangkan tenaga sukwan yang belum lulus kemarin.
"Masih banyak tenaga Sukwan K2 yang belum lulus di Pemkab Pangandaran ini, yakni mencapai 452 orang, ditambah alihan dari Pemkab Ciamis delapan orang sehingga total yang belum lulus mencapai 460 orang. Sementara yang lulus hanya 120 orang," tambah Sekjen FHI Kabupaten Pangandaran Teguh.
Dengan kondisi tersebut, tegas Teguh, dirinya bersama-sama ratusan Sukwan K2 mendesak Pemkab Pangandaran untuk memperjuangkan nasib tenaga Sukwan. Apalagi melihat kondisi yang ada, Pemkab Pangandaran masih membutuhkan aparatur pemerintah yang cukup banyak.
Dalam memperjuangkan nasib Sukwan, pihaknya mengaku sudah melakukan pertemuan dengan kepala daerah di kampus Unigal di Desa Wonoharjo, beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut menghasilkan lima tuntutan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Selain tuntutan, pada pertemuan tersebut dirinya membeberkan sejumlah laporan dugaan kecurangan,dari mulai dugaan manipulasi data tenaga Sukwan yang lulus, dugaan permainan uang para oknum pejabat di daerah. "Termasuk pernyataan-pernyataan dari sejumlah pejabat di pusat yang membuat resah tenaga Sukwan. Misalkan salah satunya Pernyataan Menpan dan RB dalam pertemuan Seluruh kepala daerah di Indonesia pada Tanggal 27 Februari 2014 bahwa akan ada Kebijakan bahwa Tenaga Honorer akan di angkat semua secara bertahap, tapi faktanya tidak demikian," ujarnya.
Atas hal-hal tersebut, ia membuat surat yang ditujukan ke pemerintah pusat, Kemenpan RB, BKN termasuk ke pemerintah daerah. Dalam surat itu, FHI meminta agar pemerintah memvalidasi ulang tenaga honorer K2, baik yang lulus maupun yang tidak lulus agar dugaan tenaga honorer bodong dibersihkan hingga ke akar-akarnya. "Selain itu, pihaknya mendesak kepada pemerintah untuk mengangkat tenaga Sukwan menjadi CPNS bagi yang belum lulus kemarin. Termasuk mendesak pemerintah daerah bersama-sama memperjuangkan nasib Sukwan yang belum lulus," ujarnya.
Sementara di tempat terpisah Penjabat Bupati Pangandaran Dr. Drs. H. Endjang Naffandy, MSi mengatakan, mengapresiasi kegigihan sejumlah wadah tenaga Sukwan di Kabupaten Pangandaran yang memperjuangkan nasibnya. "Di Kabupaten Pangandaran tenyata ada dua wadah tenaga Sukwan, yang pertama KTSI dan FHI. Ini lebih bagus karena kedua organisasi tersebut bisa bersama-sama pemerintah daerah untuk memperjuangkan nasib sukwan K2 tersebut ke Menpan dan RB," ujar Endjang.
Disinggung upaya Pemkab Pangandaran, Endjang menegaskan, dirinya sudah mengusulkan pengajuan ke 460 sukwan K2 yang tidak lulus CPNS kemarin agar bisa diluluskan semua. "Jawaban dari Menpan dan RB ada secercah harapan untuk nasib kelulusan sukwan K2. Tetapi kami terlebih dahulu diminta menyusun kebutuhan PNS yang ada di Kabupaten Pangandaran secara bertahap, mengingat anggaran Kabupaten Pangandaran saat ini masih terbatas. Tapi yang jelas, Menpan akan membantu pemkab Pangandaran untuk memenuhi kebutuhan PNS," ujar Endjang.
Senada dengan Bupati Pangandaran, Kepala Bagian Kepegawaian Satuan Daerah (Setda) Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Yayat Kiswayat, Msi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pangandaran sedang mengupayakan untuk memperjuangkan para Sukwan K2 yang tidak lulus beberapa waktu lalu. “Kami pun sudah melayangkan surat usulan yang kedua kalinya ke Menpan dan RB mengenai pengangkatan sukwan K2 yang berjumlah 460 tersebut beberapa waktu lalu, “ucap Yayat.
Dikatakan Yayat, Menpan dan RB sudah memberikan solusi kepada Pemerintah Kabupaten agar segera membuat analisa beban kerja, penyusunan kebutuhan dan pemetaan di dua bagian yakni di bagian kepegawaian dan hukum serta organisasi. (tim)
No comments:
Post a Comment