Banjar (Lawunews.Com)
Setelah mendapat sorotan tajam seputar kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Banjar dari salah seorang mediator program KB Pria dan aktifis pemuda yang meminta program KB di Kota Banjar kami dievaluasi, pasalnya saat ini program-program KB ditengarai banyak yang tidak berjalan maksimal ditepis BKPP Kota Banjar.
Setelah mendapat sorotan tajam seputar kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Banjar dari salah seorang mediator program KB Pria dan aktifis pemuda yang meminta program KB di Kota Banjar kami dievaluasi, pasalnya saat ini program-program KB ditengarai banyak yang tidak berjalan maksimal ditepis BKPP Kota Banjar.
Kepala BKBPP Banjar, Obang Subarman menegaskan bahwa secara umum program Keluarga Berencana (KB) di Kota Banjar berjalan semestinya. Paling tidak sudah sesuai dengan perencanaan program yang sudah disusun. Dia mengakui bahwa saat ini kegiatan KB di Kota Banjar tidak segebyar tahun-tahun sebelumnya ketika Banjar mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.
Tapi hal itu, menurut Obang lebih disebabkan karena sudah banyaknya masyarakat yang sudah menjadi akseptor KB. "Sekarang pun kami masih melayani masyarakat yang hendak ber-KB. Setiap minggu selalu ada," kata Obang, didampingi Sekretaris BKBPP Erni Suwartini dan Kasubid Pelayanan KB, Ecin Kuraesin.
Disamping itu dia juga menjelaskan ada sekitar 12 Paguyuban KB Pria yang ada di Kota Banjar. Diakuinya kelompok itu tak semuanya aktif, beberapa diantaranya ada yang vakum, namun jumlahnya tidak signifikan. "Dari 12 kelompok yang tidak aktif hanya 2 kelompok, jadi sebetulnya masih banyak yang aktif. Bahkan Kelompok KB Pria dari Bojongkantong kemarin menjadi juara 1 tingkat provinsi," kata Obang.
Hal serupa juga terjadi para program Kampung KB, meski ada yang vakum tapi mayoritas masih berjalan sesuai program yang digariskan. Pernyataan itu disampaikan terkait derasnya sorotan sebagian elemen masyarakat terhadap kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Banjar.
Terkait tudingan mengenai banyaknya akseptor yang berasal dari luar Banjar, Obang berkilah program KB merupakan program nasional. Sehingga warga mana pun berhak dan harus dilayani jika ingin menjadi akseptor KB.
Hanya saja kalau akseptor dari luar Banjar, tidak bisa menerima fasilitas bantuan Jatah Hidup (Jadup) yang bersumber dari APBD Banjar. Kalau ingin ber-KB pasti dilayani, tapi kalau menikmati fasilitas yang didanai oleh APBD Banjar tidak bisa," katanya.
Sementara itu mengenai besarnya anggaran yang dikucurkan oleh Pemkot Banjar untuk mendanai program KB, Obang mengatakan porsi terbesar anggaran justru dihabiskan oleh kebutuhan membayar insentif Kader KB.
Di Banjar sendiri ada 1.848 orang Kader KB yang menerima insentif Rp 100 ribu/bulan. Ketika dipertanyakan mengenai kinerja Kader KB tersebut, Obang mengakui ada sebagian kader yang kinerjanya kurang optimal. Tapi lagi-lagi dia mengatakan jumlahnya tidak terlalu banyak. “Memang ada kader yang malas, artinya mereka tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya menjadi corong pemerintah untuk menyukseskan program KB atau ada kader KB yang malas mencari akseptor," katanya.
Meski demikian pihaknya sudah menyusun sistem dan aturan agar kinerja Kader KB bisa terukur dan dilakukan evaluasi secara berkala.
Sebelumnya, diberikan Lawunews.Com , aktifis pemuda Husni Mubarok menuturkan pemerintah harus kembali melakukan peninjauan dan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah mengantarkan Banjar meraih Innovative Govement Award itu. "Itu program kan demi kebaikan masyarakat, bukan demi penghargaan. Oleh karena itu konsistensinya harus tetap terjaga," kata Husni. Apalagi porsi dana APBD yang dihabiskan cukup besar. "Kalau dana yang dikeluarkan besar tapi hasilnya minimal, saya kira itu adalah pemborosan anggaran. Makanya perlu dievaluasi secara faktual jangan hanya diatas kertas," kata Husni.
Dia mengambil contoh mengenai honor kader KB yang menyedot dana APBD cukup besar, namun tanpa dibarengi hasil yang maksimal. "Saya tidak menyarankan agar honor itu dihapus, tapi maksud saya perlu ada pembinaan agar para kader itu benar-benar memainkan peranannya, sehingga ada output yang jelas dan terukur," kata Husni Mubarok.
"Dalam satu tahun, program ini menyedot anggaran lebih dari angka Rp. 3 miliar. Artinya perlu evaluasi yang benar-benar nyata, sudah sejauh mana hasilnya di lapangan," kata Girvan, salah seorang aktifis mahasiswa Banjar.
Dia menuturkan, di atas kertas program KB di Banjar memang bagus. Bahkan sudah mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dengan diterimanya Innovative Goverment Award (IGA) lewat program Kampung KB. "Tapi yang kita temukan di lapangan, keberhasilan itu tidak sehebat kenyataan. Tidak semua Kampung KB berjalan dengan konsisten. Program itu hidup hanya ketika ada kunjungan atau penelitian dari luar," kata Girvan.
Selain itu dia juga mengatakan minimnya sosialisasi dan publikasi program KB dari dinas yang menjadi leading sector, sehingga keberhasilan atau capaian kinerja tidak bisa didengar dan dilihat oleh masyarakat. "Yang kami lihat justru setiap tahun terjadi lonjakan jumlah penduduk," katanya.
Dari data yang dihimpun pihaknya di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Banjar menunjukan, pada tahun 2013 lalu jumlah angka kelahiran di Kota Banjar mencapai angka 3.358 bayi. "Data tersebut didapat dari jumlah pemohon akta kelahiran," kata Kepala Dinas' Capilduk, Dedi Sunardi. Menurutnya, hal itu berarti setiap hari rata-rata ada sekitar 10 bayi lahir di Kota Banjar. (Tim)
Tapi hal itu, menurut Obang lebih disebabkan karena sudah banyaknya masyarakat yang sudah menjadi akseptor KB. "Sekarang pun kami masih melayani masyarakat yang hendak ber-KB. Setiap minggu selalu ada," kata Obang, didampingi Sekretaris BKBPP Erni Suwartini dan Kasubid Pelayanan KB, Ecin Kuraesin.
Disamping itu dia juga menjelaskan ada sekitar 12 Paguyuban KB Pria yang ada di Kota Banjar. Diakuinya kelompok itu tak semuanya aktif, beberapa diantaranya ada yang vakum, namun jumlahnya tidak signifikan. "Dari 12 kelompok yang tidak aktif hanya 2 kelompok, jadi sebetulnya masih banyak yang aktif. Bahkan Kelompok KB Pria dari Bojongkantong kemarin menjadi juara 1 tingkat provinsi," kata Obang.
Hal serupa juga terjadi para program Kampung KB, meski ada yang vakum tapi mayoritas masih berjalan sesuai program yang digariskan. Pernyataan itu disampaikan terkait derasnya sorotan sebagian elemen masyarakat terhadap kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Banjar.
Terkait tudingan mengenai banyaknya akseptor yang berasal dari luar Banjar, Obang berkilah program KB merupakan program nasional. Sehingga warga mana pun berhak dan harus dilayani jika ingin menjadi akseptor KB.
Hanya saja kalau akseptor dari luar Banjar, tidak bisa menerima fasilitas bantuan Jatah Hidup (Jadup) yang bersumber dari APBD Banjar. Kalau ingin ber-KB pasti dilayani, tapi kalau menikmati fasilitas yang didanai oleh APBD Banjar tidak bisa," katanya.
Sementara itu mengenai besarnya anggaran yang dikucurkan oleh Pemkot Banjar untuk mendanai program KB, Obang mengatakan porsi terbesar anggaran justru dihabiskan oleh kebutuhan membayar insentif Kader KB.
Di Banjar sendiri ada 1.848 orang Kader KB yang menerima insentif Rp 100 ribu/bulan. Ketika dipertanyakan mengenai kinerja Kader KB tersebut, Obang mengakui ada sebagian kader yang kinerjanya kurang optimal. Tapi lagi-lagi dia mengatakan jumlahnya tidak terlalu banyak. “Memang ada kader yang malas, artinya mereka tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya menjadi corong pemerintah untuk menyukseskan program KB atau ada kader KB yang malas mencari akseptor," katanya.
Meski demikian pihaknya sudah menyusun sistem dan aturan agar kinerja Kader KB bisa terukur dan dilakukan evaluasi secara berkala.
Sebelumnya, diberikan Lawunews.Com , aktifis pemuda Husni Mubarok menuturkan pemerintah harus kembali melakukan peninjauan dan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah mengantarkan Banjar meraih Innovative Govement Award itu. "Itu program kan demi kebaikan masyarakat, bukan demi penghargaan. Oleh karena itu konsistensinya harus tetap terjaga," kata Husni. Apalagi porsi dana APBD yang dihabiskan cukup besar. "Kalau dana yang dikeluarkan besar tapi hasilnya minimal, saya kira itu adalah pemborosan anggaran. Makanya perlu dievaluasi secara faktual jangan hanya diatas kertas," kata Husni.
Dia mengambil contoh mengenai honor kader KB yang menyedot dana APBD cukup besar, namun tanpa dibarengi hasil yang maksimal. "Saya tidak menyarankan agar honor itu dihapus, tapi maksud saya perlu ada pembinaan agar para kader itu benar-benar memainkan peranannya, sehingga ada output yang jelas dan terukur," kata Husni Mubarok.
"Dalam satu tahun, program ini menyedot anggaran lebih dari angka Rp. 3 miliar. Artinya perlu evaluasi yang benar-benar nyata, sudah sejauh mana hasilnya di lapangan," kata Girvan, salah seorang aktifis mahasiswa Banjar.
Dia menuturkan, di atas kertas program KB di Banjar memang bagus. Bahkan sudah mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dengan diterimanya Innovative Goverment Award (IGA) lewat program Kampung KB. "Tapi yang kita temukan di lapangan, keberhasilan itu tidak sehebat kenyataan. Tidak semua Kampung KB berjalan dengan konsisten. Program itu hidup hanya ketika ada kunjungan atau penelitian dari luar," kata Girvan.
Selain itu dia juga mengatakan minimnya sosialisasi dan publikasi program KB dari dinas yang menjadi leading sector, sehingga keberhasilan atau capaian kinerja tidak bisa didengar dan dilihat oleh masyarakat. "Yang kami lihat justru setiap tahun terjadi lonjakan jumlah penduduk," katanya.
Dari data yang dihimpun pihaknya di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Banjar menunjukan, pada tahun 2013 lalu jumlah angka kelahiran di Kota Banjar mencapai angka 3.358 bayi. "Data tersebut didapat dari jumlah pemohon akta kelahiran," kata Kepala Dinas' Capilduk, Dedi Sunardi. Menurutnya, hal itu berarti setiap hari rata-rata ada sekitar 10 bayi lahir di Kota Banjar. (Tim)
No comments:
Post a Comment