Anggaran Pada APBD 2015 Harus Mampu Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah

Bandung (Lawunews.Com)

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN ) salah satu yang menjadi perhatian serius DPRD Jawa Barat. Hal tersebut di sampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat Yod Mintaraga di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Selasa (3/6/14). 

 

Sejumlah hal harus menjadi perhatian pada penyusunan APBD provinsi Jawa Barat 2015 mendatang. "Salah satunya menyangkut program Jaminan Kesehatan Nasional, kita Harus serius dalam menganggarkan program JKN, ’’tegasnya.

Menurutnya, Pada sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37/2014 Tentang Penyusunan APBD 2015, di Jakarta, Senin (2/6), belum ditentukan porsi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkait program JKN, karena nanti ada PP-nya (peraturan pemerintah).

Selain di bidang kesehatan, akselerasi pembangunan di wilayah pedesaan pun harus menjadi perhatian provinsi dalam menyusun anggaran. Banyaknya bantuan keuangan yang masuk ke desa harus diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. "Alokasi untuk desa harus jadi perhatian, ini konsekuensi akan diberlakukannya undang-undang desa, " terangnya.

Masih menurut Yod, alokasi anggaran pada APBD 2015 harus mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah. Tidak hanya itu, jumlah biaya langsung pun harus lebih besar dibanding saat ini.

"Sekarang kan belanja tidak langsungnya sekitar 40 persen. Jadi APBD 2015 nanti harus disusun lebih efisien," katanya.

 

Lebih lanjut Yod mengatakan, sebelumnya  Senin (2/6/2014) lalu, DPRD Jawa Barat menghadiri sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang   Penyusunan APBD 2015. Sosialiasi tersebut digelar oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta. 

 

Setiap tahun anggaran baru, Kemendagri selalu mengeluarkan peraturan baru terkait penyusunan APBD. Hal ini merupakan bentuk penyempurnaan dari setiap permendagri sebelum-sebelumnya. "Jadi permendagri penyusunan APBD ini selalu diperbarui setiap tahunnya. Penyempurnaan," kata Yod. 

Seperti diketahui Selain dari unsur legislatif, acara sosialisasi ini juga dihadiri oleh unsur eksekutif, diantaranya Kepala Biro Administrasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kepala Biro Keuangan untuk hadir pada acara tersebut. Jadi pesertanya TAPD dan DPRD.(Riswan)