Rencana Pengadaan Mobil DPRD Kota Banjar Menuai Protes Dari Masyarakat

Banjar (Lawunews.Com) 

Baru saja beberapa hari dilantik, unsur pimpinan DPRD Kota Banjar langsung mendapatkan sorotan dari sejumlah masyarakat. Hal itu menyusul rencana pembelian mobil dinas baru bagi ketiga orang unsur pimpinan DPRD Banjar tersebut. Meski hal tersebut merupakan hak mereka untuk mendapatkan fasilitas penunjang kerja, namun hal itu dianggap berlebihan. Pasalnya uang rakyat yang disedot untuk membeli 3 unit kendaraan roda empat itu lebih dari angka Rp 1 miliar.“Lagi pula mobil dinas yang saat ini digunakan masih layak, sehingga jika mereka keukeuh beli mobil baru artinya mereka sama sekali tidak memiliki sense of crisis terhadap kondisi masyarakat kita yang banyak mengalami kesusahan, “kata Ketua LSM Laskar Merah Putih Kota Banjar, Yudi Rasdian beberapa waktu lalu.  Dia menambahkan, ironis apabila merujuk kepada kinerja DPRD yang bisa dibilang keteteran. “Dua bulan setelah dilantik mereka makan gaji buta, karena tarik menarik kepentingan politik telah menyebabkan molornya agenda penyusunan alat kelengkapan dewan, “kata Yudi.Dia berharap pimpinan DPRD bisa menahan diri dan lebih fokus kepada kinerja terlebih dahulu. 

Sehingga tidak akan muncul kesan, bekerja belum tapi sudah minta ini dan itu. “Jika mereka memaksakan, itu akan melukai hati masyarakat Banjar, “katanya. Yudi menambahkan jika pengadaan mobil dinas unsur pimpinan itu dilakukan, maka para anggota DPRD atau unsur pimpinan kondisi dan fraksi pasti akan menuntut hal yang sama. Sehingga akan semakin banyak anggaran yang disedot untuk membeli mobil dinas di DPRD.Hal senada diungkapkan aktivis mahasiswa Kota Banjar, Gery GM. Menurut dia, pimpinan DPRD sebaiknya mengikuti langkah Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menunda pembeliannya. “Lihat saja Wali Kota Banjar masih memakai mobil dinas yang bisa dibilang alakadarnya, masa pimpinan DPRD sudah mau yang baru. Baiklah itu merupakan hak dan tidak melanggar hukum, namun harus ditakar dulu urgensinya, “kata Gery.Dia juga mengatakan kalaupun hendak membeli mobil dinas baru, sebaiknya mencari sumber anggaran lain alias jangan dari APBD Kota Banjar. 

Seperti pembelian mobil dinas Kepala Desa dan Kelurahan yang bersumber dari bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Uang satu miliar itu cukup untuk membiayai renovasi 200 unit rumah tak layak huni. Uang sebanyak itu juga akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi jika disebar kepada pelaku usaha kecil sebagai bantuan modal. Artinya masih ada yang lebih penting ketimbang membeli kendaraan, “katanya.Dihubungi terpisah, Sekretariat DPRD Kota Banjar, H. Ruswa Sumarna membenarkan bahwa dalam APBD tahun ini sudah dialokasikan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk membeli mobil dinas pimpinan DPRD. “Anggarannya sudah siap, namun proses pengadaannya belum kami lakukan, “kata Ruswa. Ruswa mengatakan mobil dinas memang diperlukan untuk menunjang kinerja serta telah menjadi hak anggota DPRD sebagaimana digariskan dalam aturan. “Jadi kenapa anggarannya tergolng besar, itu karena untuk Ketua DPRD mobil dinasnya harus yang berkapasitas 2.500 cc karena setara dengan Wali Kota, sementara untuk Wakil Ketua DPRD mesinnya harus berkapasitas 2.000 cc, “kata Ruswa.Dia mengaku tidak tahu menahu jika pengadaan mobil dinas tersebut menuai protes dari sebagian kalangan masyarakat. “Kalau kami terserah yang mau menggunakan, kalau memang dilanjut ya akan kami proses pengadaannya. Kalau memang mau ditunda, ya akan kami kembalikan ke kas daerah, “ujarnya.

 

Gelombang Protes

Rencana pemerintah untuk membeli 3 unit mobil dinas bagi unsur pimpinan DPRD Kota Banjar, terus menuai protes dari berbagai kalangan. Pengadaan mobil dinas yang akan menghabiskan anggaran lebih dari Rp 1 miliar itu dinilai tak memiliki urgensi serta sebagai salah satu bentuk pemborosan anggaran. ‘Kami berharap pimpinan DPRD berpikir kembali sebelum menyerap anggaran tersebut. Karena masih banyak kepentingan rakyat yang terabaikan padahal itu penting, “kata Hasan Albana, aktivis mahasiswa dari Stisip BP Banjar beberapa waktu lalu. Aktifis yang cukup sering memimpin aksi turun ke jalan itu mengatakan pihaknya siap turun ke jalan seandainya, pimpinan DPRD keukeuh ingin membeli mobi baru tersebut.

 “Pembelian mobil dinas pimpinan DPRD ini otomatis akan memicu pembelian mobil pimpinan komisi dan fraksi yang baru. Kami sudah mendengar wacana itu, “katanya. Dia berharap wakil rakyat di Kota Banjar tahu diri apalagi mobil dinas yang ada saat ini dipandang masih memadai. “Lagi pula mereka juga sudah memiliki mobil pribadi, jangan terlalu memaksakanlah, “ujarnya.Disamping itu dia juga menyoroti mengenai mekanisme lelang mobil dinas yang dilakukan Pemkot Banjar. Menurut dia, proses dump atau lelang mobil dinas itu sebaiknya dilakukan secara transparan sehingga penjualannya bisa mendapatkan harga jual setinggi-tingginya. “Kalau merujuk yang sudah-sudah, proses dump mobil dinas bekas itu terkesan sembunyi-sembunyi. Tahu-tahu menghilang saja, tanpa ada transparansi. Padahal itu aset negara, “ujarnya. (Mamay)