Kebocoran di Pintu Tol Pangandaran Ibarat Fenomena Gunung Es

Pangandaran (Lawunews.Com)

Pj. Bupati Pangandaran H. Endjang Naffandy tercengang mendapati informasi dari stafnya terkait kebocoran dari pintu tallgate saat libur hari Raya Idul Fitri tempo lalu. Tak tanggung-tanggung, kebocoran yang sampai ke telinga Pj. Bupati mencapai Rp 28 juta. Yang membuat ia lebih tercengang, anggaran sebesar itu bukan satu bulan atau satu minggu, justru habis dalam satu hari. “Informasi yang saya terima, saat libur Idul Fitri tempo lalu, ada kebocoran mencapai Rp 28 juta per hari untuk membayar makanan, minum serta rokok di sebuah warung yang berada di kedua tolgate yang dilakukan oleh beberapa pihak, ” ujarnya saat rapat dengan para eselon II dan III lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran di kantor Setda, beberapa waktu lalu.Terkait kebocoran di pintu masuk tolgate objek wisata Pa­ngandaran ini, Penjabat Bupati Kabupaten Pangan­daran H. Endjang Naffandy ber­niat ber­temu dengan para preman. Agen­danya ingin me­nge­tahui apa keinginannya yang telah melakukan “japrem” di tolgate tersebut. 

 

Pertemuan itu diharapkan, ada titik temu, sehingga kebocoran PAD, tidak sampai menganggu APBD Kabupaten Pangandaran. “Saya ingin tahu kenapa kebocoran bisa terjadi. Apakah yang bersangkutan ingin ada penghasilan atau ingin pekerjaan, karena ada peluang untuk mengelola parkir atau keamanan,” katanya.Endjang melanjutkan, dengan pertemuan itu, diharapkan ada titik terang sekaligus mencari solusi terbaik. Agar kasus-kasus seperti itu, tidak terus ter­ulang dan terulang lagi pada event-event besar, seperti libur Idul Fitri, libur sekolah dan libur tahun baru. “Maksudnya biar yang di tol mah jangan diganggu-ganggu. Karena awalnya tingkat kebocoran bisa dikatakan hanya se­kian persen saja, nah yang lainnya kebocoran tersebut akibat dari banyaknya orang yang meminta jatah makan dan mi­num serta rokok serta japrem yang tidak berukuran kata­nya,”jelasnya.Ia pun tidak hanya menya­lahkan preman atas kebocoran PAD dari talgate objek wisata pantai Pangandaran, tetapi En­djang mengakui bisa pula dilakukan oleh stafnya di birok­rasi atau petugas talgate. 

 

“Maka dari itu, akan dilaku­kan perbaikan bukan hanya da­ri pihak luar saja tetapi dilaku­kan penataan dan penertiban kepada para petugas tolgatenya itu sendiri,” ungkapnya. Dikatakan Endjang, bisa saja para sukwan yang bertugas di tolgate dimasukan ke kegiatan. “Yang intinya PAD yang berada di tolgate tersebut bisa ter­se­rap, kalau bisa tingkat kebocoran di tolgate itu tidak ada,”ka­­tanya.Atas sejumlah persoalan yang terjadi di pintu tolgate ob­jek wisata Pangandaran, End­jang menegaskah perlu adanya pembenahan. Dan pembenahan itu tidak hanya dari luar, tetapi juga dari pihak internal di birokrasi. Dengan pembenahan tersebut, diharapkan kebocoran yang selama ini kerap menjadi persoalan bisa diselesaikan dengan baik. “Nah, dengan pihak luar ini saya ingin bertemu dan ngobrol-ngobrol. Saya ingin me­nyampaikan untuk menyatu­kan persepsi demi kemajuan Ka­­bupaten Pangandaran, bu­kan un­tuk apa-apa, yang penting saya sudah menjelaskan. Ka­lau ma­sih tetap saja terjadi kebocoran, ya itu terserah,” ujarnya.“Kita cari kesalahannya tuh dimana. Contohnya seperti di Bali ada pemberdayaan kepada masyarakat yang menganggur bisa diberikan lapangan pe­ker­jaan sebagai pengamanan di objek wisata. Kita samakan persepi bagaimana mana­je­men­­nya, terus bagaimana un­tuk kesejahteraan dan penghasilannya nanti. Itu yang akan dipecahkan bersama-sama. Dan maksudnya begi­tu,”ung­kap Endjang mengakhiri per­bin­cangan dengan Awak Media.

Menuai kemarahan
Statemen Pj. Bupati Pangandaran H. Endjang Naffandy terkait kebocoran PAD Pariwisata di talgate mendapat respon dari sejumlah Ormas yang selama ini dikait-kaitkan dengan aksi premanisme. Mereka menilai, kebocoran PAD yang disebutkan Endjang Naffandy sebanyak Rp 28 juta dalam satu hari untuk Japrem, merupakan kebocoran kolektif. Ketua Gibas Resort Pangan­daran Yana Macan menegas­kan, seharusnya Pj. Bupati kata dia tak berbicara seperti itu (kebocoran dilakukan untuk jap­rem). Karena kebocoran di tolgate dilakukan secara kolektif berjamaah. Sehingga jangan melemparkan kesalahan ke pi­hak lain tetapi benahi dan evaluasi stafnya.Malah ia menduga, lontaran Pj. Bupati terkait kebocoran PAD di tolgate itu merupakan pengalihan isu yang santer saat ini terkait kisruh mutasi, rotasi dan promosi yang sarat kepentingan tertentu.

 

“Bupati jangan berkelit dari permasalahan rotasi mutasi kemarin yang menjadi isu masyarakat, lalu dialihkan perma­salahannya ke kebocoran di tolgate termasuk di objek wisata di Batu karas,” ucap Yana dengan nada tinggi. Tetapi kalau memang hendak membenahi soal japrem di tolgate kata Yana, benahi dulu di lingkungan internal yakni penertiban para petugas tolgate itu sendiri. Termasuk pejabat-pejabat dibawahnya. “Jangan preman selalu disalahkan saja. Karena itu dilakukan secara ber­sama-sama. Jadi jangan seolah-olah yang melakukan kebocoran tersebut dilakukan oleh preman, jelas saya tidak terima walaupun saya bukan preman,”ucapnya. Yana Macan pun berkelit, yang datang ke warung tidak semuanya meminta Japrem. Tetapi ada pula yang sekedar ngobrol dan berbincang-bincang. “Untuk makan dan mi­num di situ sudah disediakan kok,” tuturnya lagi. Sementara di tempat terpisah Kepala Dinas Pariwisata, Perindagkop dan UMKM Kab Pangandaran Drs. Muhlis mengatakan, pihaknya akan membentuk tim yang tujuannya untuk mengantisipasi kebocoran di tiap-tiap objek wisata. “Untuk langkah awal kami membentuk sebuah tim yang terdiri dari SKPD terkait, unsur kepolisian dan TNI, ormas,” ujarnya.

Muhlis melanjutkan, kalau seandainya langkah tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya ia akan mengambil langkah konkrit. “Langkah tersebut bisa jadi dengan mendatangkan pihak ketiga untuk penanganan tiketing di tolgate pintu masuk ob­jek wisata, atau masuk objek wisata kita bebaskan. Dan itu harus ada kajian-kajian yang selektif untuk mengambil lang­kah tersebut,” ujarnya. Disinggung soal PAD apabila tiket masuk dibebaskan, Muhlis menjelaskan kalau ma­suk objek wisata dibebaskan, untuk PAD hanya dari pajak perhotelan dan restoran saja. Atau pemungutan retribusi tiket bisa saja dilakukan di da­lam. “Namun kita coba un­tuk pembentukan tim dahulu. Dan upaya itu berhasil atau ti­dak, baru kedepannya akan me­ngam­bil langkah lagi,” ucapnya. (Mamay)