Mata Rantai Kemiskinan Dapat Diputus Melalui Program KB

Ciamis (Lawunews.Com)

Program Keluarga Berencana (KB) diyakini mampu memutus mata rantai kemiskinan. Pepatah kuno "banyak anak banyak rezeki" tak ayal lagi dipertahankan di era ini bahkan jika itu tetap menjadi motto dalam berkeluarga maka akan mewariskan kemiskinan kepada generasi baru sebab dengan populasi penduduk yang besar akan mengurangi peluang dan daya tampung multi sektor, kata penasehat Ikatan Pemerhati Kependudukan/Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Kabupaten Ciamis, Ir. Tiwa Sukrianto, MS ketika membedah persoalan KB di Sekretariat IPKB Kabupaten Ciamis di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.38.

Menurut mantan Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis ini, KB mendidik dan mengarahkan masyarakat untuk memiliki perencanaan dalam keluarga, perencanaan usia ideal perkawinan bagi remaja, jarak ideal melahirkan, jumlah anak hingga pada perencanaan pendidikan, kesehatan dan ekonomi bagi keluarga. Menurut dia, hakikat program KB selain membentuk opini publik dalam mewujudkan kehidupan yang mandiri dan sejahtera terlebih lagi pada upaya memutuskan garis kemiskinan bagi generasi penerus. "Kondisi kehidupan kurang mampu dengan melahirkan banyak keturunan anak maka tentu dapat mewariskan generasi yang kurang mampu," ujarnya.

Kemiskinan diukur dua sisi yakni ekonomi dan non ekonomi. Ukuran kemiskinan yang non ekonomi diukur dengan rendahnya akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, sanitasi dasar, rendahnya kapasitas dan produktivitas usaha serta keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pendanaan, lemahnya kelembagaan masyarakat, pengarusutamaan gender, informasi dan tidak adanya rasa aman, hak berbicara. Berdasarkan ukuran ekonomi yaitu dihitung dari konsumsi pangan dan non pangan,terdiri dari indikator internasional dimana ukuran pendapat satu orang per hari satu US Dolar, dan indicator nasional (2006) garis kemiskinan Rp. 152.847 per bulan per orang setara dengan 1,55 US dolar per hari per orang.

Dua hal yang menyebabkan kemiskinan, pertama mereka yang mengecilkan kapasitas pribadinya, dan kedua adalah budaya kemiskinan suatu cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui garis keturunan keluarga, ketiga budaya kemiskinan berkaitan dengan struktur kebudayaan, hubungan interpersonal, kebiasaan, system nilai dan orientasi terhadap masa depan, salah satu dari budaya tersebut adalah keinginan mempunyai anak dengan dinilai secara ekonomi dimana suatu keluarga ingin mempunyai anak dianggap sebagai investasi masa depan orang tuanya, anak dianggap nantinya dapat menopang masa depan secara ekonomi halini sering terjadi pada masyarakat agraris atau perdesaan, papar Tiwa.

Selain itu, tegas Tiwa, program Keluarga Berencana juga secara mikro berdampak terhadap kualitas individu dan secara makro berkaitan dengan tujuan pembangunan nasional. Secara mikro, KB berkaitan dengan kesehatan dan kualitas hidup ibu juga kualitas bayi dan anak. Sementara secara makro, KB berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meraih MDG’s yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, menjamin kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan kemitraan global untuk pembangunan.

Penggunaan KB berkaitan dengan rendahnya kematian ibu dan kematian anak dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Memiliki anak lebih sedikit dan lebih sehat mengurangi beban ekonomi pada keluarga miskin, dan memungkinkan mereka menginvestasikan sumber dayanya dalam pengasuhan, perawatan dan sekolah anak, sehingga nantinya diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan. 

KB merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program KB diluncurkan oleh pemerintah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Masalah kependudukan global yang ditandai dengan ancaman kelaparan, pengrusakan lingkungan dan kemunduran peradaban bangsa-bangsa di dunia merupakan dampak dari melemahnya komitmen negara dan pemerintahan lokal terhadap program pengendalian kelahiran. “Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali sebagai akibat dari tingginya angka kelahiran, akan memberi dampak buruk bagi keberlangsungan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), “kata Tiwa.

Program pengendalian kelahiran melalui KB, kata dia, harus dilihat dari perspektif mewujudkan SDM yang berkualitas, dimulai dari periode persiapan pernikahan, periode hamil dan bersalin, periode pengasuhan dan pembinaan anak dan remaja sampai kepada revitalisasi penduduk berusia lanjut. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menakar keberhasilan pembangunan di daerah memiliki korelasi positif dengan keberhasilan daerah tersebut dalam program KB. “Tantangan pembangunan di Kabupaten Ciamis adalah kemiskinan dan IPM yang masih rendah, termasuk kualitas sumber daya pemimpin lokal untuk menterjemahkan kebijakan dan prioritas pembangunan yang berorientasi kepada penduduk. Program KB kedepan diharapkan dapat menjadi gerbong promosi dan sosialisasi peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Ciamis, “paparnya.

Ada beberapa catatan penting untuk dicermati yakni keberhasilan pelaksanaan program KB tidak terlepas dari peran serta tokoh masyarakat dan tokoh agama yang terlibat secara nyata didalamnya. Sebab, kultur masyarakat di Kabupaten Ciamis masih paternalistik , dimana ketauladanan seorang tokoh menjadi unsur penting keberhasilan program. “Ada hal menarik untuk dipelajari oleh pegiat KB di Kabupaten Ciamis tentang pelaksanaan KB pria di Kabupaten Banjarnegara  dimana banyak kalangan pria menjadi akseptor KB didaerah tersebut. Dalam menggaet akseptor KB pria, pemerintah setempat menggunakan iming-iming insentif hingga Rp 1 juta bagi warga yang bersedia ikut program, “ujarnya.

Menurutnya, seperti di Kabupaten Banjarnegara dalam merevitalisasi program KB perlu dimengerti bahwa saat ini di dalam era reformasi serta semakin dikembangkannya otonomi daerah, posisi sasaran program KB telah lebih banyak mengarah pada masyarakat yang menganut desentralisasi serta lebih demokratis. Dengan demikian, pola pembangunan masyarakatnyapun menjadi sangat berbeda. Apabila sebelumnya dapat dilaksanakan dengan berorientasi pada kelembagaan tingkat pusat, maka kini pendekatannya sudah harus lebih individual serta memenuhi kaidah-kaidah masyarakat yang berlaku pada lingkungan masing-masing daerah atau kelompok masyarakat. 

Sementara itu, program DPRD Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah terkait program KB meliputi, kegiatan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, kegiatan pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), kegiatan pembinaan KB, kegiatan dana alokasi khusus bidang KB, kegiatan pengelolaan data dan informasi program KB dan kegiatan penetapan angka kredit pejabat fungsional lapangan. Adapun terkait program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), meliputi kegiatan advokasi KIE tentang KRR, program pelayanan pemasangan kontrasepsi KB serta program pembinaan perans serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri juga kegiatan pembentukan kelompok masyarakat peduli KB. 

“Keberhasilan pelaksanaan program-program di dua Kabupaten tersebut hingga dapat menekan laju pertumbuhan pendudukan secara ekstrim, di tunjang penuh oleh optimalisasi DPRD dan pemerintah daerah setempat. Sehingga wajar jika kedua Kabupaten tersebut dinilai lebih baik dalam hal program –program yang berkaitan dengan pembangunan penduduk, “tuturnya. (mamay)