Ciamis (LawuNews) Perjalanan program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Ciamis ditandai dengan dikeluarkannya Perda Kabupaten Ciamis nomor 14 tahun 2014 SOTK yang menangani program Keluarga Berencana dengan dibentuknya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) yang pada awalnya bersatu dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sehingga alur kebijakan dan operasional BKBPP Kabupaten Ciamis ke tingkat provinsi sekarang ini hanya ada 2 kelembagaan yaitu BP3AKB dan perwakilan BKBPP Provinsi Jawa Barat.
Pada strategi dan arah kebijakan pemerintahan daerah Kabupaten Ciamis program Keluarga Berencana berada pada misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran mempertahankan laju pertumbuhan penduduk serta arah kebijakan pendewasaan usia perkawinan pertama serta menetapkan peningkatan pencapaian peserta KB aktif dan pengembangan usaha ekonomi serta ketahanan keluarga.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Ciamis, Drs. H. Dondon Rudiana, MSi ketika memberikan sambutan pada acara rapat teknis BKBPP Kabupaten Ciamis di Aula Gedung PKK, Kamis (5/3) yang dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya yang dibuka secara resmi oleh Bupati Ciamis, H. Iing Syam Arifien. Menurut H. Dondon, angka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ciamis sebesar 0.46%, TFR 2.035, CBR10.91/1000. Kesertaan ber-KB berdasarkan hasil pendataan sebesar 76,09% atau peserta KB aktif 176.232 dari 231.602 pasangan usia subur dan dilayani melalui jalur swasta sebesar 47,69% atau sebanyak 84.053 akseptor.
Untuk pencapaian peserta KB baru tahun 2014 Kabupaten Ciamis bisa mencapai 124,56% dari PPM 24.584 tercapai 30.622 permix kontrasepsi. Yang paling rendah adalah MOP tercapai 25,89% dan tertinggi adalah suntik 440,74% . Sedangkan drop out peserta KB sebesar 11.61%. peserta KB aktif yang seharusnya 208.660 kenyataan pesertaKB aktif Desember 2014 adalah sebanyak 184.430 pasangan usia subur.
Setelah Kabupaten Pangandaran terbentuk maka keadaan petugas lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Ciamis berjumlah 31 orang PKB dan PLKB, Kepala UPTB KBPP 26 orang dan Kasubag TU KBPP 26 orang padahal jumlah Desa dan Kelurahan sebanyak 265, maka untuk mengisi Kekurangan tenaga PKB dan PLKB Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2010 mengangkat Tenaga Penggerak Desa (TPD) dan sampai saat ini berjumlah 114 orang.
Tenaga penggerak desa pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat yang merupakan tenaga operasional yang ditetapkan pertahun berdasarkan ketersediaan anggaran dan diharapkan dapat mengisi kekurangan tenaga PKB yang dialami oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat.
“Dengan dilaksanakannya penandatanganan surat perjanjian antara perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat dengan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat agar program Keluarga Berencana di Kabupaten Ciamis dapat terlaksana dengan baik, “kata H. Dondon dihadapan para peserta yang berjumlah 211 orang yang terdiri dari staff Kabupaten, para Kepala UPTB KBPP, Kasubag TU KBPP, para PLKB/PKB dan para Tenaga Penggerak Desa se-Kabupaten Ciamis. Menurutnya, rapat teknis yang di laksanakan ini merupakan kegiatan/agenda rutin tahunan untuk mengevaluasi dan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan BKBPP dengan sasaran seluruh petugas lapangan.
Sementara dalam amanatnya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Drs. Sugilar kepada para Kepala UPTB KBPP, Kasubag TU KBPP, para PLKB/PKB dan para Tenaga Penggerak Desa se-Kabupaten Ciamis, agar memanfaatkan Data Mikro Keluarga yaitu R/I/KS dan MDK (Data Demografi, KB, Tahapan Keluarga Sejahtera dan Data Anggota Keluarga/data Individu), menganalisis data mikro dalam menentukan sasaran potensial dan permasalahan yang terkait dengan program KKBPK di desa binaan. Forum yang dapat dipergunakan untuk mensosialisasikan informasi tersebut antara lain minggon desa, gempungan, atau forum-forum sosial yang ada.
Data mikro keluarga juga, kata Sugilar, disajikan dan divisualisasikan di RT, RW, Desa/Keluarga dalam bentuk Peta KS dan monografi KB. “Perencanaan Program KB di Desa/Keluarahan disusun awal tahun anggaran berdasarkan hasil analisa pendataan keluarga. Petugas lapangan harus menyiapkan data dan informasi tentang permasalahan dan kebutuhan program kependudukan dan KB untuk diajukan dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan. Forum-forum yang digunakan untuk menyusun perencanaan tersebut antara lain Musrembang desa, PNPM, ADD, Minggon Desa. Para petugas lapangan KB harus menterjemahkan rencana tahunan kedalam Bulanan untuk mencapai target kinerjanya, “ujarnya.
Sugilar beralasan, jika usia produktif itu adalah penduduk yang berpendidikan mempunyai keahlian, berpengetahuan dan berketerampilan maka sudah bisa dipastikan Indonesia akan menjadi negara maju. Tapi sebaliknya apabila usia produktif itu tidak berpendidikan, tidak berketrampilan dan berpengetahuan, bahkan mungkin pencandu narkoba dan pengangguran maka tidak heran apabila bonus demografi ini akan menjadi malapetaka bagi bangsa. “Ketahanan Keluarga ialah suatu kondisi dimana setiap anggota keluarga dapat berperan sesuai tugas dan fungsinya, adanya hubungan yang harmonis antar anggota keluarga yang satu dengan keluarga lainnya serta dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, “tegasnya.
BKKBN Provinsi Jawa Barat menargetkan untuk pencapaian KB di Kabupaten Ciamis tahun 2015, diantaranya PUS 236.933, UNMEET 25.300, IUD 1.196, MOW 194, MOP 5, Implant 1.638, Suntikan 12.758, Pil 11.528 dan kondom 1.081. “Atas target ini diharapkan para Kepala UPTB KBPP, Kasubag TU KBPP, para PLKB/PKB dan para Tenaga Penggerak Desa se-Kabupaten Ciamis untuk bekerja keras dalam meyakinkan masyarakat agar bisa mengikuti program KB. Pembatasan bagi masyarakat memiliki anak ini tak lain agar tercapai keseimbangan dengan hanya memiliki 2 anak saja, masyarakat tidak akan merasa berat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, “kata Sugilar. (mamay)
Pada strategi dan arah kebijakan pemerintahan daerah Kabupaten Ciamis program Keluarga Berencana berada pada misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran mempertahankan laju pertumbuhan penduduk serta arah kebijakan pendewasaan usia perkawinan pertama serta menetapkan peningkatan pencapaian peserta KB aktif dan pengembangan usaha ekonomi serta ketahanan keluarga.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Ciamis, Drs. H. Dondon Rudiana, MSi ketika memberikan sambutan pada acara rapat teknis BKBPP Kabupaten Ciamis di Aula Gedung PKK, Kamis (5/3) yang dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya yang dibuka secara resmi oleh Bupati Ciamis, H. Iing Syam Arifien. Menurut H. Dondon, angka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ciamis sebesar 0.46%, TFR 2.035, CBR10.91/1000. Kesertaan ber-KB berdasarkan hasil pendataan sebesar 76,09% atau peserta KB aktif 176.232 dari 231.602 pasangan usia subur dan dilayani melalui jalur swasta sebesar 47,69% atau sebanyak 84.053 akseptor.
Untuk pencapaian peserta KB baru tahun 2014 Kabupaten Ciamis bisa mencapai 124,56% dari PPM 24.584 tercapai 30.622 permix kontrasepsi. Yang paling rendah adalah MOP tercapai 25,89% dan tertinggi adalah suntik 440,74% . Sedangkan drop out peserta KB sebesar 11.61%. peserta KB aktif yang seharusnya 208.660 kenyataan pesertaKB aktif Desember 2014 adalah sebanyak 184.430 pasangan usia subur.
Setelah Kabupaten Pangandaran terbentuk maka keadaan petugas lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Ciamis berjumlah 31 orang PKB dan PLKB, Kepala UPTB KBPP 26 orang dan Kasubag TU KBPP 26 orang padahal jumlah Desa dan Kelurahan sebanyak 265, maka untuk mengisi Kekurangan tenaga PKB dan PLKB Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2010 mengangkat Tenaga Penggerak Desa (TPD) dan sampai saat ini berjumlah 114 orang.
Tenaga penggerak desa pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat yang merupakan tenaga operasional yang ditetapkan pertahun berdasarkan ketersediaan anggaran dan diharapkan dapat mengisi kekurangan tenaga PKB yang dialami oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat.
“Dengan dilaksanakannya penandatanganan surat perjanjian antara perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat dengan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat agar program Keluarga Berencana di Kabupaten Ciamis dapat terlaksana dengan baik, “kata H. Dondon dihadapan para peserta yang berjumlah 211 orang yang terdiri dari staff Kabupaten, para Kepala UPTB KBPP, Kasubag TU KBPP, para PLKB/PKB dan para Tenaga Penggerak Desa se-Kabupaten Ciamis. Menurutnya, rapat teknis yang di laksanakan ini merupakan kegiatan/agenda rutin tahunan untuk mengevaluasi dan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan BKBPP dengan sasaran seluruh petugas lapangan.
Sementara dalam amanatnya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Drs. Sugilar kepada para Kepala UPTB KBPP, Kasubag TU KBPP, para PLKB/PKB dan para Tenaga Penggerak Desa se-Kabupaten Ciamis, agar memanfaatkan Data Mikro Keluarga yaitu R/I/KS dan MDK (Data Demografi, KB, Tahapan Keluarga Sejahtera dan Data Anggota Keluarga/data Individu), menganalisis data mikro dalam menentukan sasaran potensial dan permasalahan yang terkait dengan program KKBPK di desa binaan. Forum yang dapat dipergunakan untuk mensosialisasikan informasi tersebut antara lain minggon desa, gempungan, atau forum-forum sosial yang ada.
Data mikro keluarga juga, kata Sugilar, disajikan dan divisualisasikan di RT, RW, Desa/Keluarga dalam bentuk Peta KS dan monografi KB. “Perencanaan Program KB di Desa/Keluarahan disusun awal tahun anggaran berdasarkan hasil analisa pendataan keluarga. Petugas lapangan harus menyiapkan data dan informasi tentang permasalahan dan kebutuhan program kependudukan dan KB untuk diajukan dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan. Forum-forum yang digunakan untuk menyusun perencanaan tersebut antara lain Musrembang desa, PNPM, ADD, Minggon Desa. Para petugas lapangan KB harus menterjemahkan rencana tahunan kedalam Bulanan untuk mencapai target kinerjanya, “ujarnya.
Sugilar beralasan, jika usia produktif itu adalah penduduk yang berpendidikan mempunyai keahlian, berpengetahuan dan berketerampilan maka sudah bisa dipastikan Indonesia akan menjadi negara maju. Tapi sebaliknya apabila usia produktif itu tidak berpendidikan, tidak berketrampilan dan berpengetahuan, bahkan mungkin pencandu narkoba dan pengangguran maka tidak heran apabila bonus demografi ini akan menjadi malapetaka bagi bangsa. “Ketahanan Keluarga ialah suatu kondisi dimana setiap anggota keluarga dapat berperan sesuai tugas dan fungsinya, adanya hubungan yang harmonis antar anggota keluarga yang satu dengan keluarga lainnya serta dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, “tegasnya.
BKKBN Provinsi Jawa Barat menargetkan untuk pencapaian KB di Kabupaten Ciamis tahun 2015, diantaranya PUS 236.933, UNMEET 25.300, IUD 1.196, MOW 194, MOP 5, Implant 1.638, Suntikan 12.758, Pil 11.528 dan kondom 1.081. “Atas target ini diharapkan para Kepala UPTB KBPP, Kasubag TU KBPP, para PLKB/PKB dan para Tenaga Penggerak Desa se-Kabupaten Ciamis untuk bekerja keras dalam meyakinkan masyarakat agar bisa mengikuti program KB. Pembatasan bagi masyarakat memiliki anak ini tak lain agar tercapai keseimbangan dengan hanya memiliki 2 anak saja, masyarakat tidak akan merasa berat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, “kata Sugilar. (mamay)
No comments:
Post a Comment