Saatnya BKKBN Memperkuat Kemitraan

Aa Mamay

CIAMIS LawuNews – Kinerja BKKBN sebagai lembaga yang menangani masalah kependudukan dan KB boleh dibilang stagnan atau “jalan ditempat”. Indikasi ini bisa terjadi diantaranya manakala pencapaian total fertility rate saat ini tetap diangka 2,6. Hasil SDKI 2012 memang belum diluncurkan secara resmi oleh pemerintah. Namun, apabila Total Fertility Rate (TFR) tetap menunjukkan angka 2,6 sebagaimana yang telah terpantau pada sensus penduduk 2010 lalu, berarti tidak ada perkembangan berarti dalam pengendalian fertilitas. 

Tentu ada penyebab mengapa TFR stagnan. Pertama, bisa dilihat berdasarkan berapa prosentase jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mengetahui tentang KB. Jumlah PUS yang mengetahui tentang program KB saat ini diperkirakan mencapai 98 persen, sementara CPR ditenggarai naik 0,5 persen menjadi 61 persen. Ini menunjukan bahwa masih banyak orang yang tidak paham soal KB. “Kalau pengetahuan berKB tinggi tetapi partisipasi berKB lebih rendah bisa diperkirakan masyarakat tidak mau atau tidak yakin terhadap KB, dalam hal ini BKKBN dinilai belum optimal menjalin kemitraan. Kedepan, lembaga pemerintah ini perlu lebih banyak menggandeng mitra kerja”. Hal itu dilontarkan Ketua IPKB Kabupaten Ciamis, Aa Mamay selepas acara konsolidasi dan media gathering di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Selasa (30/4). Dari pengamatannya pada setiap acara yang digelar BKKBN yang diikuti oleh perwakilan IPKB dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang hadir selalu orang yang sama. “Saya sampai hafal orang-orangnya,” ujarnya mengkritisi. Dengan mengedepankan salah satu fungsi advokasi dan KIE, kata Mamay, semestinya BKKBN lebih banyak mencari rekan untuk bermitra. Sejatinya, dari mitra inilah informasi bisa disampaikan secara “getok tular”. “Dengan demikian, tugas-tugas BKKBN banyak terbantu karena dijalankan mitra kerja,” ujarnya menjelaskan. Ia mencontohkan Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) yang telah menjadi salah satu mitra kerja BKKBN. IPKB ini mempunyai ribuan anggota yang tersebar di seluruh nusantara. Dengan lebih memberdayakan anggota IPKB dalam bermitra, terutama dalam advokasi dan KIE, diharapkan program KB akan berjalan lebih efektif. 

“Saya contohkan, melalui karya tulis yang dituangkan oleh para anggota IPKB serta pemikiran-pemikirannya bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah bagaimana gambaran nyata masyarakat yang ada di Indonesia. Baik itu masalah pendidikan, pertanian, kesehatan serta kesejahteraan masyarakatnya dari mulai tingkat pedesaan sampai ke tingkat perkotaan yang ada di tiap-tiap wilayah Kabupaten/Kota,” ujar Mamay. Untuk itu BKKBN perlu memperbaiki strategi kemitraan dengan dukungan anggaran APBN Rp. 2,5 trilyun sesungguhnya cukup besar bagi BKKBN untuk melaksanakan program-programnya. Dalam hal ini Mamay mengingatkan bahwa penggunaan anggaran perlu dilakukan dengan bijak dan tepat sasaran. 

“Bahwasanya ada pimpinan daerah “kurang peduli” program KB. Hal itu sebagai kurangnya optimalisasi dalam kegiatan advokasi dan KIE terhadap kepala daerah bersangkutan. Bagaimanapun itu menjadi tanggung jawab BKKBN,” tandas Mamay. Berkaitan dengan belum tercapainya pelaksanaan program KB di beberapa wilayah, Mamay berharap BKKBN segera melakukan terobosan-terobosan baru dalam program. “ Kegagalan masa lalu jangan sampai menimbulkan sikap saling menyalahkan. Kedepan perlu diperbaiki bersama,” tuturnya. (Dian/Red)