Kependudukan dan Pendidikan Sangat Berkaitan

Prof. Dr. Suherli, M.Pd.

CIAMIS LawuNews(LN) - Berdasarkan data kependudukan nasional, diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 259 Juta. Jumlah penduduk Kabupaten Ciamis (termasuk Kabupaten Pangandaran) adalah 1.774.032 orang yang mendiami luas wilayah 2.443 km2. 

Jika dilakukan perbandingan 2010 dengan 2011 maka terjadi peningkatan kepadatan penduduk dari 657 orang per km2 menjadi 726 orang per km2. Persebaran penduduk Kabupaten Ciamis kurang merata sehingga di kecamatan-kecamatan pusat pemerintahan dan perekonomian cenderung tinggi, misalnya di Kecamatan Ciamis, Cikoneng, Cihaurbeuti, Kawali, Sindangkasih, Baregbeg, dan Lumbung. Berdasarkan analisis kependudukan diketahui bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga mencapai 3,15 sehingga secara umum setiap keluarga memiliki 3 sampai dengan 4 orang anggota keluarga. Komposisi penduduk menurut usia, tampaknya perlu dicermati karena penduduk kelompok usia 5-9 tahun, 10-14 tahun dan usia 15-49 tahun cukup banyak. 

Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 723.004 orang, penganguran sebanyak 38.978 dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 761.982 untuk tahun 2010. Berdasarkan data tahun 2012 diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ciamis mencapai 73,15. Angka indeks tersebut ditopang oleh Indeks Pendidikan sebesar 82,65 dan Indeks Kesehatan 71,55. Namun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Ciamis sebesar 7,68 tahun yang berarti sama dengan siswa SMP kelas VII Semester II. Rendahnya angka RLS tersebut karena jumlah penduduk Kabupaten Ciamis menjadi angka pembagi indeks, yang ditopang oleh APK dan APM masyarakat/penduduk sehingga diperlukan pengembangan lama sekolah melalui peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) masyarakat melalui pendidikan. Untuk meningkatkan angka tersebut dikembangkan PAUD di setiap tempat dan peningkatan peran TK/RA dalam mempersiapkan penduduk menjelang usia wajib belajar. Hal itu dikemukakan Rektor Universitas Galuh Ciamis, Prof. Dr. H. Suherli, M.Pd seusai menjadi pemateri dalam acara konsolidasi dan media gathering yang diadakan oleh pengurus IPKB Kabupaten Ciamis yang bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Selasa (30/4). Menurutnya, masih banyaknya pengangguran di Kabupaten Ciamis bukan hanya karena sebagai dampak dari sedikitnya ketersediaan lapangan kerja, malainkan juga karena kompetensi tenaga produktif tersebut masih rendah atau tenaga produktif yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga teknis, yang diperlukan. Banyaknya penduduk usia produktif yang tidak memiliki keahlian karena pendidikan belum dapat menampung jumlah mereka atau karena pendidikan belum dapat membekali mereka dengan kompetensi yang diperlukan dunia usaha dan dunia industri. Ketimpangan jumlah penduduk akan berdampak pada pembiayaan pendidikan dan berdampak pengiriang pada ketidaksesuaian kuantitas dan kualitas pendidikan dalam melakukan edukasi dengan lapangan pekerjaan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa penambahan jumlah penduduk akan meningkatkan pula permasalahan sosial jika kualitas penduduk rendah. 

Permasalahan sosial yang sudah mulai tampak di antaranya perilaku kekerasan, pencurian, perampokan, pengangguran, dan penggunaan narkoba. Selain itu, permasalahan perhatian masyarakat terhadap lingkungan hidup yang tidak seimbang, sehingga muncul permasalahan banjir, longsor, bencana alam lain.Permasalahan lain sebagai dampak pertumbuhan penduduk adalah tingkat urbanisasi yang sangat tinggi sehingga menimbulkan kemacetan di daerah perkotaan, kebutuhan sarana umum yang semakin tinggi, terjadi peningkatan jumlah tenaga kurang terampil, serta mendorong perilaku komsumtif yang membuat ketidakseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran. Semua ini akan semakin krusial jika perkembangan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan edukasi kepada mereka. Perkembangan kependudukan berdampak pada semakin tingginya anggaran pendidikan yang harus disediakan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 

Negara juga memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN maupun APBD. Dengan demikian pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan sulit pula mengendalikan pembiayaan pendidikan yang pada akhirnya kualitas pendidikan tidak mengalami perkembangan berarti. Sebagaimana diketahui bahwa sejak Reformasi, konstitusi mewajibkan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

Sejak ketentuan tersebut diimplementasikan 2009, anggaran pendidikan secara nasional dan per daerah melonjak tajam. Sebagaimana diketahui bahwa anggaran pendidikan 2013 berju.mlah Rp 331,8 triliun (20,01 persen), namun termasuk pembiayaan bidang pendidikan yang ada di Kementerian Agama dan 18 kementerian/lembaga lain yang berhubungan dengan pendidikan, serta gaji guru dan dosen. jika sesuai dengan ketentuan UUD'45 dan Undang-undang Nomor 20/2003 yang mengecualikan pembiayaan pendidikan di luar kementerian pendidikan dan gaji maka anggaran tersebut baru mencapai 9,8% dari APBN. 

Keterhubungan pertumbuhan penduduk erat pula dengan program pengembangan bidang pendidikan. Jika pada beberapa tempat diketahui banyak SD yang kekurangan siswa, maka diperlukan kebijakan pemerintah daerah tentang persebaran calon siswa di tingkat kecamatan dengan memerhatikan jumlah standar maksimal siswa SD dalam satu kelas sebanyak 28 orang. Kenyataannya, dengan dalih "wajib belajar" terdapat SD yang menerima siswa baru lebih dari jumlah standar tersebut dalam satu kelas, di sisi lain ada, SD yang hanya mendapat siswa baru kurang dari 10 orang. 

Kondisi ini merupakan salah satu dampak dari pengendalian jumlah penduduk terhadap pendidikan berdasarkan kuantitas, bukan pada kualitas pendidikan. Perkembangan jumlah penduduk yang dapat dikendalikan tidak akan memerlukan penyediaan sekolah-sekolah dasar baru, tidak seperti yang terjadi tahun 70-80 dengan banyaknya didirikan SD Inpres. Pengembangan bidang pendidikan dasar terus ditingkatkan pada jenjang yang lebih hnggi, yaitu SMP sebagai kategori pendidikan dasar. Program pengembangan SD-SMP Satu Atap atau Penggabungan SD yang berdekatan (merger) merupakan alternatif yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Selain itu, upaya pemerintah melakukan rehabilitasi sebanyak 30.350 ruang kelas SD/SMP yang rusak sedang pada tahun 2013 ini masih sangat jauh dari jumlah SD/SMP yang rusak. Apabila jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan maka pemerintah akan terus menambah jumlah SD baru dan guru SD baru. Seiring dengan perlunya rnempersiapkan tenaga kerja terampil dalam rangka menghadapi tahun 2030 yang diprediksi bahwa perekonomian Indonesia akan menjadi urutan ke-7 dunia maka pengembangan pendidikan bagi penduduk usia produktif sangat diperlukan. Program pengembangan pendidikan diarahkan pada pendidikan menengah melalui program Pendidikan Menengah Universal (PMU), dengan menyediakan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada jenjang pendidikan menengah bagi 9,6 juta siswa SMA/SMK/MA. Dengan demikian perlu pula dipersiapkan penyediaan guru serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan. Pelaksanaan program PMU ini diharapkan dapat meningkatkan APK jenjang pendidikan menengah, memperkecil disparitas antar daerah, dan memperkuat pelayanan pendidikan vokasi. Oleh karena itu direncanakan pembangunan 216 Unit Sekolah Baru (USB), dan lebih dari 4.550 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SMLB. Jurnlah ini pun masih sangat jauh jika dibandingkan dengan perkembangan jumlah penduduk Indonesia, sehingga pemerintah masih mendorong peran swasta untuk berperan serta dalam menyediakan dan menyelenggarakan pendidikan. 

Dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja terampil tingkat teknisi pemerintah telah mencanangkan Akademi Komunitas yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi. Kehadiran Akademi Komunitas ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja yang sangat diperlukan pada lapisan menengah atau tenaga teknisi. Kebutuhan tenaga terampil menengah ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dari kebutuhan lapisan tenaga terampil selain sarjana, karena saat ini lapisan itu sudah tinggi. Kebutuhan tenaga terampil sebanyak 113 juta untuk menjadikan bangsa Indonesia bukan hanya sebagai lapisan masyarakat konsumtif dari perkembangan ekonomi dunia melainkan menjadi bagian dari pelaku keberhasilan pembangunan bidang ekonomi, papar Dr. Suherli. Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Drs. Taufik Hidayat, MM, mengatakan, terlepas dari keberhasilan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, masih ada kendala yang dihadapi oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. 

Yang sekarang menjadi trend di masyarakat dan menghambat pada dunia pendidikan adalah adanya kawin muda. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Keluarga Berencana, bahwa perempuan pada usia 18,7 sudah terjerembab pada perkawinan muda, tentu saja usia tersebut jauh dari usia ideal yakni 20 tahun, kata Taufik. Hal ini berimbas pada APK dan APM terutama pada pendidikan menengah yakni SMA / MA / SMK. Berdasarkan data yang ditetapkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah dinas pendidikan tahun 2012, bahwa APK SMA / Sederajat sebesar 49,39 persen dan APM sebesar 46,30 persen dan berdampak pula pada rata-rata lama sekolah yakni 7,62 tahun pada tahun 2012. “Berkaitan dengan hal tersebut, kami atas nama pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk dapat memberikan pengarahan dan penyuluhan akan pentingnya pendidikan bagi pembangunan di Indonesia umumnya dan Kabupaten Ciamis pada khususnya,” kata Taufik.(Mamay/Dian/Red)

Indonesia Dihadapkan Pada Permasalahan Kependudukan Yang Kompleks

 

Pemateri masalah kependudukan dan dampaknya terhadap pembangunan pertanian, Ir. Tiwa Sukrianto MS (tampak kiri) dan Pemateri dampak KB terhadap dunia pendidikan, Rektor Unigal Ciamis, Prof. Dr. H. Suherli, M.Pd menjadi isu hangat pada acara konsolidasi dan media gathering yang digelar pengurus IPKB Kabupaten Ciamis, Selasa (30/4) di Aula Disdik Kabupaten Ciamis.     (Foto : Mamay)

CIAMIS LawuNews (LN) – Indonesia dihadapkan pada masalah kependudukan yang serius dan kompleks dimana Indonesia termasuk negara yang jumlah penduduknya besar dengan laju pertumbuhan cepat, tetapi kualitasnya tergolong rendah. Hal ini tentu saja menambah beban pemerintah bertambah semakin berat untuk memenuhi kebutuhan dasar perumahan, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan lain-lain. Permasalahan kependudukan di Indonesia, dimana Indonesia mempunyai jumlah penduduk besar ± 230 juta jiwa dan saat ini menduduki peringkat keempat penduduk terbesar di dunia. Hal itu tentu saja berimbas bagi sektor pertanian, dalam jangka panjang menjadi ancaman yang sangat serius terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan. 

Untuk terjaminnya pemenuhan kebutuhan pangan yang berkelanjutan, tidak hanya dapat dipecahkan melalui peningkatan kinerja pembangunan pertanian (hilir) tetapi yang lebih penting adalah menekan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas penduduk (hilir). Hal itu disampaikan pakar kependudukan yang merupakan mantan Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis, Ir. Tiwa Sukrianto MS dalam acara konsolidasi dan media gathering yang digelar pengurus IPKB Kabupaten Ciamis di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Selasa (30/4). Menurutnya, akibat persebaran penduduk tidak merata seperti yang terjadi di Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya 7 persen dari luas Indonesia ± 60 persen penduduk (padat) akibatnya luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Akibat sempitnya luas lahan pertanian dan padatnya persebaran penduduk tentu saja berimbas kepada tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan, tingkat produktivitas sehingga bisa disimpulkan kemakmuran 37,5 juta jiwa hidup dibawah garis kemiskinan. 

Dampak kepadatan penduduk terhadap pembangunan pertanian, lanjut Tiwa, meningkatnya kebutuhan pangan. Indonesia tercatat sebagai negara dengan konsumsi beras tertinggi di dunia rata-rata 102 kg/cap/tahun pada akhir tahun 2012 (Deptan, 2013) menurun dari 13915 kg/cap/tahun. Bandingan rata-rata konsumsi beras di Indonesia dengan dunia, dimana dunia mengkonsumsi beras 60 kg/cap/tahun – Korea 40 kg/cap/tahun – Jepang 50 kg/cap/tahun – Malaysia 80 kg/cap/tahun – Thailand 70 kg/cap/tahun. Akibatnya, beberapa komoditas pangan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehingga harus impor. Akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan pemukiman, fasilitas umum, industri dan lain-lain otomatis lahan pertanian menyempit. Rata-rata pemilikan lahan pertanian rendah (< 0,5 ha), akibatnya usaha tani tidak menguntungkan sehingga terjadi alih profesi pekerjaan dan terjadi urbanisasi. Selain itu merosotnya tingkat kesuburan lahan pertanian akibat penggunaan terus menerus tanpa diimbangi dengan pemupukan berimbang sehingga produktivitas semakin rendah. Faktor lainnya kualitas SDM pertanian rendah, dimana petani didominasi usia tua dan mereka sulit menerima inovasi teknologi, sehingga menjadi kendala dalam meningkatkan produksi. Akibat kualitas pertanian rendah, daya saing dengan produk impor kalah. Kegagalan lainnya dalam pertanian akibat SDM rendah, terjadinya gagal panen yang diakibatkan cuaca ekstrim, hama/ penyakit, harga fluktuatif, pendapatan hasil panen tidak sesuai dengan keinginan. Untuk itu program Keluarga Berencana (KB) perlu digalakkan dan menjadi prioritas utama pembangunan terjadinya sinergitas antara pusat dan daerah yang bertujuan menurunkan angka kelahiran agar pertumbuhan penduduk tidak melebihi kemampuan produksi. Memelihara kesehatan ibu dan anak untuk mewujudkan keluarga kecil, sehat dan sejahtera. 

Keberhasilan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan upaya lain dalam rangka peningkatan kualitas penduduk akan berdampak terhadap menurunnya konsumsi pangan dan tekanan terhadap lahan pertanian, sehingga peningkatan produksi pangan dapat lebih menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan, papar Tiwa. Sementara itu dampak KB terhadap dunia pendidikan yang disampaikan Rektor Universitas Galuh Ciamis, Prof. Dr. H. Suherli, M.Pd, pertumbuhan penduduk di Indonesia masih belum terkendali secara optimal. Program-program pemerintah tampaknya kurang memperhatikan perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 250 juta. Dalam pendataan penduduk yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri, diketahui penduduk Indonesia terhitung 31 Desember 2010 mencapai 259.940.857, yang dari jumlah ini terdiri atas laki-laki 132.240.055 orang dan perempuan 127.700.802 orang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun saat ini, kata Dr. Suherli, termasuk ke dalam 20 negara ekonomi maju di dunia karena Indonesia menduduki urutan ke-16 dunia sebagai negara yang perekonomiannya maju dengan jumlah kelompok konsumtif 45 juta dan tenaga terampil 55 juta orang. Berdasarkan analisis McKinsey Global Institute, jika perkembangan kependudukan dan ekonomi Indonesia seperti ini maka pada tahun 2030 akan menempati urutan ke-7 sebagai negara ekonomi besar dunia dengan kelompok konsumtif 135 juta yang memerlukan tenaga terampil sebanyak 113 juta orang. Dengan mencermati kedua data tersebut, maka persoalan kependudukan dengan pendidikan merupakan masalah yang sangat krusial jika tidak dikelola dengan maksimal. Peran pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola kedua bidang tersebut masih memerlukan bantuan dari pihak-pihak lain yang terkait, baik akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, maupun lembaga swadaya masyarakat yang secara langsung melakukan pemberdayaan dan pembinaan yang bertemali dengan bidang kependudukan dan pendidikan. Komponen yang juga sangat berperan dalam pemberdayaan masyarakat ini adalah kehadiran para penulis yang memiliki kepedulian terhadap keluarga berencana. 

Para penulis ini dapat mencurahkan pemikiran dan pandangan tentang perlunya penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, bukan hanya terfokus pada kuantitas penduduk, tetapi lebih menekankan pada kualitas penduduk melalui perencanaan berkeluarga. Pemikiran-pemikiran tersebut dapat dituangkan kedalam media massa cetak, elektronik, media daring (online) yang dapat dengan mudah dan murah diakses oleh masyarakat Indonesia. Upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pertumbuhan penduduk yang berdampak terhadap aspek kehidupan perlu terus dilakukan melalui berbagai cara. Berbagai gagasan kreatif dan inovatif yang dapat menuntun pemahaman masyarakat tentang perlunya perencanaan berkeluarga dalam rangka mempersiapkan bangsa berkualitas perlu terus dilakukan, papar Dr. Suherli. “Semakin banyak pemikiran disampaikan kepada masyarakat akan semakin cepat pula menuntun masyarakat masuk dalam kehidupan keluarga modern yang melunturkan pandangan bahwa “banyak anak, banyak rezeki”. Kehadiran IPKB merupakan kekuatan baru yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat atau mnegadvokasi pemerintah untuk memberikan perhatian yang optimal terhadap kependudukan dan keluarga berencana,” tandas Dr. Suherli. (Mamay/Dian/Red)

Saatnya BKKBN Memperkuat Kemitraan

Aa Mamay

CIAMIS LawuNews – Kinerja BKKBN sebagai lembaga yang menangani masalah kependudukan dan KB boleh dibilang stagnan atau “jalan ditempat”. Indikasi ini bisa terjadi diantaranya manakala pencapaian total fertility rate saat ini tetap diangka 2,6. Hasil SDKI 2012 memang belum diluncurkan secara resmi oleh pemerintah. Namun, apabila Total Fertility Rate (TFR) tetap menunjukkan angka 2,6 sebagaimana yang telah terpantau pada sensus penduduk 2010 lalu, berarti tidak ada perkembangan berarti dalam pengendalian fertilitas. 

Tentu ada penyebab mengapa TFR stagnan. Pertama, bisa dilihat berdasarkan berapa prosentase jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mengetahui tentang KB. Jumlah PUS yang mengetahui tentang program KB saat ini diperkirakan mencapai 98 persen, sementara CPR ditenggarai naik 0,5 persen menjadi 61 persen. Ini menunjukan bahwa masih banyak orang yang tidak paham soal KB. “Kalau pengetahuan berKB tinggi tetapi partisipasi berKB lebih rendah bisa diperkirakan masyarakat tidak mau atau tidak yakin terhadap KB, dalam hal ini BKKBN dinilai belum optimal menjalin kemitraan. Kedepan, lembaga pemerintah ini perlu lebih banyak menggandeng mitra kerja”. Hal itu dilontarkan Ketua IPKB Kabupaten Ciamis, Aa Mamay selepas acara konsolidasi dan media gathering di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Selasa (30/4). Dari pengamatannya pada setiap acara yang digelar BKKBN yang diikuti oleh perwakilan IPKB dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang hadir selalu orang yang sama. “Saya sampai hafal orang-orangnya,” ujarnya mengkritisi. Dengan mengedepankan salah satu fungsi advokasi dan KIE, kata Mamay, semestinya BKKBN lebih banyak mencari rekan untuk bermitra. Sejatinya, dari mitra inilah informasi bisa disampaikan secara “getok tular”. “Dengan demikian, tugas-tugas BKKBN banyak terbantu karena dijalankan mitra kerja,” ujarnya menjelaskan. Ia mencontohkan Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) yang telah menjadi salah satu mitra kerja BKKBN. IPKB ini mempunyai ribuan anggota yang tersebar di seluruh nusantara. Dengan lebih memberdayakan anggota IPKB dalam bermitra, terutama dalam advokasi dan KIE, diharapkan program KB akan berjalan lebih efektif. 

“Saya contohkan, melalui karya tulis yang dituangkan oleh para anggota IPKB serta pemikiran-pemikirannya bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah bagaimana gambaran nyata masyarakat yang ada di Indonesia. Baik itu masalah pendidikan, pertanian, kesehatan serta kesejahteraan masyarakatnya dari mulai tingkat pedesaan sampai ke tingkat perkotaan yang ada di tiap-tiap wilayah Kabupaten/Kota,” ujar Mamay. Untuk itu BKKBN perlu memperbaiki strategi kemitraan dengan dukungan anggaran APBN Rp. 2,5 trilyun sesungguhnya cukup besar bagi BKKBN untuk melaksanakan program-programnya. Dalam hal ini Mamay mengingatkan bahwa penggunaan anggaran perlu dilakukan dengan bijak dan tepat sasaran. 

“Bahwasanya ada pimpinan daerah “kurang peduli” program KB. Hal itu sebagai kurangnya optimalisasi dalam kegiatan advokasi dan KIE terhadap kepala daerah bersangkutan. Bagaimanapun itu menjadi tanggung jawab BKKBN,” tandas Mamay. Berkaitan dengan belum tercapainya pelaksanaan program KB di beberapa wilayah, Mamay berharap BKKBN segera melakukan terobosan-terobosan baru dalam program. “ Kegagalan masa lalu jangan sampai menimbulkan sikap saling menyalahkan. Kedepan perlu diperbaiki bersama,” tuturnya. (Dian/Red)

IPKB Sebagai Mitra Kerja Pemerintah

Wakil Ketua IPKB Provinsi Jabar, Dadi AR sedang melantik kepengurusan IPKB Kabupaten Ciamis, Kabupaten/Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar, Selasa (30/4) di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. (Foto: Dian)

CIAMIS-LawuNews Preliminarry report Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 membawa kabar buruk. Sejumlah indikator menunjukan bahwa pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) belum sesuai harapan. Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, target indikator Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,1 pada tahun 2014 baru tercapai 2,6 pada tahun 2012. 

  Jawa Barat sendiri masih berkutat pada angka 2,5 target indikator ASFR 15-19 tahun sebesar 30/1000 wanita, pada tahun 2014 baru tercapai 48/1000 wanita. Target angka pemakaian kontrasepsi atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) sebesar 65 persen pada tahun 2014 tercapai 57,9 persen. Jawa Barat sendiri masih berkutat pada angka 60,3 persen, sedangkan target unmet need sebesar 5 persen pada tahun 2014 juga baru dicapai sebesar 8,5 persen, angka unmet need Jawa Barat berada pada angka 11 persen. Angka-angka tersebut seolah memberikan konfirmasi bahwa program KKB masih berjalan ditempat. Inilah tantangan berat untuk meyakinkan masyarakat bahwa program KKB akan mempunyai dampak yang sangat kompleks terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Dalam paparan rakernas program KKB 2013 yang digelar beberapa waktu lalu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyadari bahwa advokasi dan KIE yang dilakukan stake holders dan mitra kerja belum optimal bersinergi. Advokasi dan KIE dilini lapangan juga relatif lemah karena masih terbatas pada aspek Kognisi dan afeksi. Isu advokasi dan KIE masih kurang fokus dan masih terbatas pada pesan inti, janji dan pendukung, belum pada pesan aksi. Disisi lain, tujuan pembangunan Milenium Development Goals 2015 yang menjadi konvensi internasional hanya menyisahkan dua tahun lagi. Pencapaian MDGS tentu tidak bisa ditawar. Kalau sudah begitu, perlu kerja keras semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Atas dasar tersebut mendorong Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Kabupaten Ciamis untuk mengadakan konsolidasi dan media gathering. Konsolidasi dan media gathering tersebut diadakan dengan bertujuan untuk menggugah kembali kesadaran masyarakat tentang pentingnya ber-KB, media gathering mengambil tema “Dampak Keluarga Berencana terhadap Dunia Pendidikan dan Pertanian”. Tema tersebut diambil sesuai dengan letak geografis dan keadaan penduduk di Kabupaten Ciamis sendiri yang memang mengandalkan lahan pertanian selain itu masalah pendidikan di masyarakat yang masih kompleks dengan masih adanya pemahaman banyak anak banyak rezeki. 

Hal tersebut dikemukakan Ketua IPKB Kabupaten Ciamis, Aa Mamay yang sekaligus menjadi ketua panitia acara konsolidasi dan media gathering yang dilaksanakan di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Selasa (30/4). Menurutnya, IPKB sebagai mitra pemerintah sangat bertanggungjawab dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang sudah mulai tak terkendali, tak terkecuali di wilayah priangan timur. Dalam acara konsolidasi dan media gathering yang digelar di aula Disdik tersebut sekaligus dikukuhkan serta dilantik kepengurusan IPKB Kabupaten Ciamis, Kabupaten/Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar masa bhakti 2013-2018. Kepengurusan IPKB Kabupaten Ciamis sendiri terdiri dari Dewan Pembina, Sekda Kabupaten Ciamis, Drs. H Herdiat S, MM, Kepala BKBPM Kabupaten Ciamis, Drs. H Dondon Rudiana, MSi, rektor Universitas Galuh Ciamis, Prof. Dr. H Suherli, MPd dan fakar kependudukan (mantan Kepala Bappeda), Ir. Tiwa Sukrianto, MS. Ketua IPKB Kabupaten Ciamis : Aa Mamay (Media Bangsa), wakil ketua I : Feri Kartono (Fokus Jabar), wakil ketua II : Heru Pramono (Medikom), Sekretaris : Drs. Ahmad Rumani, MSi (Kasubid advokasi dan KIE BKBPM), wakil sekretaris : Arif Wibowo (Ganesha), bendahara : Deden Juanda (Harapan Rakyat), wakil bendahara : Heri Herdiana serta bidang organisasi : Gani Nugraha (Pangandaran News), bidang pendidikan dan kebudayaan : Drs. Dian Budiana, MSi (media bangsa), bidang kesejahteraan: Herman Budiono, Bidang hukum : Sanang (patroli) dan bidang luar daerah : Apay (Galuh tv) dan Jujang (Kabar Priangan). Sementara itu, Bupati Ciamis dalam sambutannya yang diwakili Asisten Perekonomian, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat Setda, Drs. H.M Soekiman mengatakan, dengan dibentuknya IPKB diharapkan dapat menunjang dan mempercepat penyebarluasan informasi khususnya program kependudukan dan keluarga berencana dan memperjuangkan tercapainya cita-cita, tujuan dan kepentingan masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur, melalui penulisan kependudukan KB dan pemberdayaan masyarakat. Hal itu sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Ciamis yang dicanangkan Bupati Ciamis, bahwa program KB untuk digalakandan menjadi program prioritas sehingga program kependudukan dan Keluarga Berencana selalu menyentuh kepada keluarga karena keluarga merupakan unit yang paling bawah dan menjadi modal dasar peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, IPKB sebagai mitra kerja pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung dituntut untuk berperan aktif dengan meningkatkan pengetahuan para anggotanya juga menyebarluaskan pengertian dan tujuan dari program KB itu sendiri. Kegagalan program KB tentu saja akan berdampak terhadap segala aspek baik terhadap ekonomi, sosial, daya dukung alam, daya tampung lingkungan termasuk pendidikan, sehingga kami menyambut baik kegiatan ini dengan harapan hasilnya bisa dijadikan bahan masukan kepada Pemerintah Daerah. 

Di Kabupaten Ciamis, kata H.M Soekiman, program kependudukan dan keluarga berencana menunjukan hasil yang menggembirakan, fakta menunjukan laju pertumbuhan penduduk 0,46 persen berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 dan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita di Kabupaten Ciamis sebanyak 2 jiwa. Rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 3-4 jiwa. Keberhasilan tersebut merupakan hasil anatara pemerintah dengan kerja sama para pengelola program KB disemua tingkatan terutama para kader KB, Sub Pos KB, Pos KB Desa serta organisasi sosial, kewanitaan, kemasyarakatan dan profesi yang senantiasa terus menerus menyebar luaskan program KB kepada seluruh lapisan masyarakat. ” Kepada pengurus KB yang baru dikukuhkan dapat bekerja secara profesional sesuai dengan program kerjanya dan sejalan dengan anggaran dasar dan program rumah tangganya. 

Atas nama Pemerintah Kabupaten Ciamis, kepada pengurus IPKB cabang Ciamis, Tasikmalaya dan Banjar kami ucapkan selamat , “kata HM Soekiman. Acara konsolidasi dan media gathering yang dilaksanakan di Aula Disdik Kabupaten Ciamis sekaligus dilaksanakan pengukuhan serta pelantikan kepengurusan IPKB Kabupaten Ciamis, Kabupaten/Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar oleh Wakil Ketua IPKB Provinsi Jawa Barat, Dadi AR disaksikan unsur legislatif, eksekutif, ormas, LSM, dan tokoh masyarakat serta para jurnalis yang ada di wilayah Priangan Timur serta para mahasiswa dari Universitas Galuh Ciamis dan Stikes Muhammadiyah Ciamis dan melibatkan pengurus IPKB Kabupaten Ciamis, Kabupaten/Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.(Dian/Red)

Warga SMP Negeri 8 Cimahi Patut Berbangga Hati

CIMAHI.LawuNews - Tanggung jawab seorang Kepala Sekolah dalam memimpin memang sangat besar, harus menerapkan standar yang tinggi bagi dirinya karena keputusan-keputusan yang diambil olehnya akan mempengaruhi banyak orang. 

Selain itu selalu dituntut bertanggung jawab agar organisasi sekolah yang dipimpinnya memiliki prioritas dan fokus pada hal-hal yang terpenting demi kemajuan sekolah dan mampu menghilangkan hambatan-hambatan disekolah sehingga seluruh elemen disekolah bisa menghasilkan kinerja yang prima. Prinsip-prinsip seperti itulah yang diterapkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN) 8 Cimahi Drs. Ena Laksana dalam memimpin, sehingga membuat sekolah SMP Negeri 8 Cimahi yang semula tidak diperhitungkan sekarang menjadi sekolah yang mampu menorehkan berbagai prestasi. Maka, warga SMP Negeri 8 Cimahi patut berbangga memiliki Pemimpin sekolah yang pernah tercatat peringkat ke-5 Kepala Sekolah Berprestasi se- Jawa Barat seperti Drs. Ena Laksana. 

Saat ditemui LawuNews dikantornya dan disinggung tentang prediksi Hasil Ujian Nasional (UN) , Drs. Ena Laksana mengatakan,bahwa pihak sekolah sudah berjuang keras untuk menghadapi UN, bahkan selama satu tahun sekolah memberikan jam tambahan kepada murid-muridnya."selama satu tahun sekolah memberi jam tambahan,mudah-mudahan dengan kerja keras semua elemen sekolah bisa mendapatkan hasil yang memuaskan,sehingga siswa-siswi bisa diterima di sekolah yang di inginka" tuturnya. (Yudi/Rega)