Takalar (LawuNews) Berdasarkan data Dapodik yang kemudian diolah memakai software Simdikdas oleh USAID PRIORITAS, maka Takalar saat ini kekurangan 486 guru kelas PNS untuk tingkat Sekolah Dasar. Jumlah guru PNS yang dibutuhkan di Takalar sejatinya adalah 1518 orang, sedangkan yang tersedia masih 1032 orang. Demikian diungkapkan oleh Koordinator Provinsi USAID PRIORITAS Sulawesi Selatan, Jamaruddin di kantornya jalan Salemba Makassar (14/3/2015).
“Namun guru honor di Takalar untuk tingkat SD sudah cukup banyak, yaitu 842 orang. Sehingga kalau jumlah guru honor juga dimasukkan, Takalar masih kelebihan guru,” ujarnya lebih lanjut.
Kekurangan guru PNS ini, menurutnya tidak mesti harus diikuti oleh kebijakan penerimaan guru PNS baru. Untuk menghemat anggaran, ada kebijakan lain yang bisa diambil. “Berdasarkan data yang kita olah, ternyata 30 persen atau sekitar 55 sekolah dari total 236 sekolah dasar yang ada di Takalar merupakan sekolah kecil, yaitu sekolah yang jumlah siswanya per kelas atau per rombongan belajar kurang dari 16. Sekolah-sekolah tersebut bisa diregrouping saja. Rasio guru dan murid akan lebih baik, dan jumlah kebutuhan guru PNS bisa dikurangi,” ujar Jamaruddin.
Sebelumnya, bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin dalam kesempatan terpisah, saat ditemui di rumah jabatan (12/3/2015) menyatakan bahwa regrouping diperlukan di Takalar. “Mengajar kelas yang lebih kecil jumlah muridnya, index pembiayaannya lebih mahal. Mengajar kelas dengan jumlah siswa 16 orang atau 24 orang, biayanya kurang lebih sama,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, bupati berharap pembangunan sekolah ke depan mesti mempertimbangkan jumlah kemungkinan murid yang bisa ditampung. “Tidak seperti saat ini, yang mengakibatkan banyak sekolah kekurangan murid,” ujarnya.
Regrouping atau menggabungkan sekolah-sekolah merupakan kebijakan yang bisa diambil apabila daerah memiliki banyak sekolah kecil yang berdekatan. Idealnya setiap rombongan belajar berisi 20 sampai 32 siswa.(red)
“Namun guru honor di Takalar untuk tingkat SD sudah cukup banyak, yaitu 842 orang. Sehingga kalau jumlah guru honor juga dimasukkan, Takalar masih kelebihan guru,” ujarnya lebih lanjut.
Kekurangan guru PNS ini, menurutnya tidak mesti harus diikuti oleh kebijakan penerimaan guru PNS baru. Untuk menghemat anggaran, ada kebijakan lain yang bisa diambil. “Berdasarkan data yang kita olah, ternyata 30 persen atau sekitar 55 sekolah dari total 236 sekolah dasar yang ada di Takalar merupakan sekolah kecil, yaitu sekolah yang jumlah siswanya per kelas atau per rombongan belajar kurang dari 16. Sekolah-sekolah tersebut bisa diregrouping saja. Rasio guru dan murid akan lebih baik, dan jumlah kebutuhan guru PNS bisa dikurangi,” ujar Jamaruddin.
Sebelumnya, bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin dalam kesempatan terpisah, saat ditemui di rumah jabatan (12/3/2015) menyatakan bahwa regrouping diperlukan di Takalar. “Mengajar kelas yang lebih kecil jumlah muridnya, index pembiayaannya lebih mahal. Mengajar kelas dengan jumlah siswa 16 orang atau 24 orang, biayanya kurang lebih sama,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, bupati berharap pembangunan sekolah ke depan mesti mempertimbangkan jumlah kemungkinan murid yang bisa ditampung. “Tidak seperti saat ini, yang mengakibatkan banyak sekolah kekurangan murid,” ujarnya.
Regrouping atau menggabungkan sekolah-sekolah merupakan kebijakan yang bisa diambil apabila daerah memiliki banyak sekolah kecil yang berdekatan. Idealnya setiap rombongan belajar berisi 20 sampai 32 siswa.(red)
No comments:
Post a Comment